BNPB Klaim 99,9% Huntara Rampung, Fokus Bangun 39.000 Huntap Pascabencana Sumatra

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memastikan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir Sumatra telah mencapai 99,9 persen, meninggalkan pekerjaan rumah besar berupa penyediaan 39.000 hunian tetap (huntap) yang baru dimulai.

Dalam keterangan resmi, Selasa (23/6), Suharyanto mengungkapkan bahwa dari total target lebih dari 20.000 unit huntara, hampir seluruhnya telah rampung. Sisa yang masih dikerjakan adalah huntara untuk warga terdampak yang tidak memiliki hak atas tanah atau berstatus penyewa. Angka ini menjadi indikator percepatan pemulihan pascabencana yang melanda tiga provinsi: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pemerintah pusat bersama DPR telah menyetujui alokasi dana pemulihan pascabencana Sumatra sebesar Rp100,1 triliun untuk periode tiga tahun (2026-2028). Anggaran ini, menurut Suharyanto, bersifat khusus dan tidak termasuk dalam skema Dana Siap Pakai (DSP) BNPB yang mencapai sekitar Rp4 triliun sejak masa tanggap darurat. DSP digunakan untuk logistik, huntara, huntap mandiri, dana stimulan, dan Dana Tunggu Hunian (DTH).

“Artinya kementerian yang selama ini menunggu, sekarang sudah mulai bisa bekerja lagi,” ujar Suharyanto, merujuk pada percepatan realisasi anggaran. Ia menegaskan bahwa dana tersebut akan dikelola secara transparan dan akuntabel melalui pendampingan teknis kepada pemerintah daerah serta koordinasi lintas kementerian/lembaga.

Fokus BNPB kini beralih ke pembangunan huntap. Terdapat dua jenis: huntap komunal/terpusat yang dikerjakan Kementerian PUPR/PKP, dan huntap mandiri/insitu yang dibangun di lahan milik warga oleh BNPB. Dari target 39.000 unit, baru sekitar 900 rumah yang mulai dibangun. Suharyanto mengakui masih banyak kekurangan, namun berkomitmen memperbaiki dan terus membantu masyarakat.

Selain hunian, BNPB juga menyalurkan dana stimulan perbaikan rumah rusak ringan/sedang di Aceh Tamiang (3 tahap) dan Aceh Utara (2 tahap). Program DTH sebesar Rp1,8 juta per tiga bulan telah diberikan kepada ribuan kepala keluarga dan akan berlanjut hingga enam bulan. Berbagai program logistik dan pemulihan ekonomi juga masih berjalan.

Dengan anggaran besar dan target ambisius, pertanyaan kritis yang mengemuka adalah sejauh mana pemerintah mampu menjaga momentum dan memastikan setiap rupiah tepat sasaran, terutama di tengah tantangan koordinasi antarlembaga dan kebutuhan mendesak warga yang masih mengungsi.