India Perketat Pengawasan Telegram: Pusat Kejahatan Siber dan Konten Ilegal

Pemerintah India secara resmi meningkatkan pengawasan terhadap Telegram setelah sebuah laporan internal mengungkap bahwa aplikasi pesan instan tersebut menjadi sarang penyebaran konten ilegal, mulai dari materi pelecehan seksual anak hingga penipuan siber yang merugikan warga negara hingga ratusan juta dolar.

Laporan setebal 35 halaman yang disusun oleh Cybercrime Coordination Centre di bawah Kementerian Dalam Negeri India itu diajukan ke pengadilan sebagai bagian dari pembelaan pemerintah atas larangan satu minggu terhadap Telegram. Larangan tersebut dipicu oleh kebocoran soal ujian masuk sekolah kedokteran yang diduga disebar melalui kanal Telegram. Meski larangan telah dicabut, fitur edit pesan lama di Telegram tetap dinonaktifkan hingga 30 Juni mendatang.

Dalam laporan yang tidak dipublikasikan secara luas namun ditinjau oleh Reuters itu, pemerintah India menyoroti fitur privasi Telegram yang memungkinkan pengguna berinteraksi tanpa perlu mengungkapkan nomor telepon. Hal ini dinilai menyulitkan identifikasi pelaku kejahatan siber. Sebaliknya, WhatsApp—aplikasi chat terpopuler di India dengan lebih dari 500 juta pengguna—mewajibkan verifikasi nomor telepon.

Menurut laporan tersebut, Telegram digunakan secara ekstensif untuk berbagi materi pelecehan seksual anak, penipuan lowongan kerja palsu, dan bahkan versi bajakan film Bollywood blockbuster. Pemerintah India menyatakan akan terus memantau secara proaktif grup dan kanal yang mencurigakan. Telegram dan Kementerian Dalam Negeri India belum memberikan tanggapan resmi atas temuan ini.

India merupakan pasar terbesar Telegram dengan lebih dari 150 juta pengguna. Pengawasan ketat di negara itu menambah daftar panjang investigasi global terhadap platform asal Rusia tersebut. Prancis pada 2024 meluncurkan penyelidikan terkait aktivitas kejahatan terorganisir di Telegram. Korea Selatan juga diguncang skandal deepfake eksplisit yang banyak beredar di ruang obrolan Telegram. Sementara itu, regulator komunikasi Inggris pada April lalu memulai investigasi setelah menemukan bukti penyebaran materi pelecehan anak di platform tersebut.

Telegram membantah tuduhan tersebut dan mengklaim telah berhasil menghilangkan hampir seluruh penyebaran publik konten pelecehan anak sejak 2018 melalui algoritma deteksi. Namun, laporan India menunjukkan bahwa keluhan terus berdatangan, dengan lebih dari 1.500 aduan hanya dalam lima bulan pertama tahun ini.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi pengingat akan pentingnya regulasi platform digital. Dengan jumlah pengguna Telegram yang juga besar di dalam negeri, pengalaman India dalam menyeimbangkan privasi dan keamanan siber bisa menjadi pelajaran berharga. Pertanyaan yang muncul: apakah Indonesia akan mengikuti langkah serupa dalam mengawasi aplikasi pesan instan yang rentan disalahgunakan?