Perundingan Lebanon-Israel di Washington: Bayang-Bayang Kesepakatan Iran-AS

Lebanon kembali menghadapi Israel dalam putaran perundingan kelima di Washington, Selasa (23/6), dengan tekad untuk melanjutkan negosiasi langsung meskipun langkah itu kian dibayangi oleh kesepakatan Iran-AS yang baru. Kesepakatan tersebut, yang memuat ketentuan penghentian pertempuran di seluruh lini termasuk Lebanon, justru memperlemah posisi tawar Beirut dan memicu keraguan terhadap efektivitas perundingan bilateral.

Sejak Maret lalu, ketika Hizbullah melancarkan serangan roket ke Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Iran, konflik bersenjata telah menewaskan lebih dari 4.000 jiwa di Lebanon. Empat putaran perundingan sebelumnya gagal menghasilkan gencatan senjata yang langgeng. Kini, jeda pertempuran terpanjang justru terjadi setelah Iran dan AS menandatangani nota kesepahaman yang mengatur penghentian tembakan di semua front, termasuk Lebanon.

Kesepakatan itu, menurut seorang pejabat Lebanon dan dua pejabat asing yang berbicara kepada Reuters, telah “menarik karpet” dari bawah kaki pemerintah Lebanon. Presiden Joseph Aoun sebelumnya berulang kali memperingatkan bahwa Teheran tidak boleh bernegosiasi atas nama Lebanon. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya: Hizbullah yang didukung Iran justru diuntungkan, sementara pemerintah Lebanon berada dalam posisi terlemahnya.

Dalam perundingan kali ini, Lebanon menargetkan penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah selatan. Namun, para pejabat tinggi Israel telah menyatakan bahwa pasukan mereka akan tetap berada di Lebanon selatan tanpa batas waktu. Seorang pejabat Lebanon mengungkapkan bahwa Beirut akan menuntut Israel menyajikan jadwal penarikan yang “masuk akal” sebagai satu-satunya cara untuk menciptakan momentum. “Ini adalah satu-satunya kesempatan kami untuk menghasilkan momentum dalam perundingan ini, dan dalam tarik-ulur dengan Iran,” ujarnya.

Di sisi lain, Israel memandang perundingan ini sebagai upaya untuk “melucuti senjata Hizbullah dan mencapai perjanjian damai sejati” dengan Lebanon, seperti diungkapkan juru bicara pemerintah Israel, David Mencer. Mencer menegaskan bahwa satu-satunya penghalang kesepakatan adalah Hizbullah, yang harus dilucuti dan dibubarkan. Pemerintah Lebanon sendiri sejak 2025 bergerak hati-hati dalam upaya melucuti Hizbullah tanpa memicu konflik sipil, namun kelompok tersebut menolak perlucutan senjata secara penuh dan mendesak pemerintah mundur dari perundingan langsung dengan Israel.

Karim Safieddine, peneliti di Tahrir Institute for Middle East Policy di Washington, memperingatkan bahwa kesepakatan Iran-AS justru dapat memicu Israel mengambil posisi yang lebih keras dalam perundingan. Meskipun kesepakatan itu membawa ketenangan relatif ke Lebanon, Safieddine menilai tidak ada “perubahan struktural” dalam posisi Lebanon dan Israel yang mengindikasikan kemajuan di meja perundingan.

Bagi Indonesia, dinamika ini relevan mengingat posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang kerap menyuarakan perdamaian di Timur Tengah. Ketidakstabilan di Lebanon berpotensi mempengaruhi harga minyak global dan arus perdagangan di kawasan, mengingat Timur Tengah adalah pemasok energi utama bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki komunitas diaspora yang cukup besar di Lebanon dan sering terlibat dalam misi perdamaian PBB di wilayah tersebut.

Ke depan, perundingan Washington akan menjadi ujian apakah diplomasi bilateral masih relevan di tengah bayang-bayang kesepakatan besar antara Iran dan AS. Tanpa adanya perubahan fundamental, bukan tidak mungkin perundingan ini hanya akan menjadi panggung bagi masing-masing pihak untuk mempertegas sikap, tanpa menghasilkan perdamaian yang diharapkan.