FAA Gelontorkan Rp14 Triliun untuk Sistem Baru Atasi Kemacetan Penerbangan AS
Baca dalam 60 detik
- Badan Penerbangan AS (FAA) meneken kontrak 12 tahun senilai USD875 juta dengan Air Space Intelligence untuk membangun sistem manajemen lalu lintas udara berbasis data.
- Sistem SMART akan memprediksi potensi kemacetan sebelum pesawat lepas landas dengan menganalisis jadwal maskapai, cuaca, dan kapasitas bandara.
- Program ini menjadi bagian dari upaya besar AS mengatasi keterlambatan penerbangan yang kronis, dengan total investasi USD22,5 miliar dari Kongres dan USDOT.
Federal Aviation Administration (FAA) akhirnya mengambil langkah besar dengan menunjuk Air Space Intelligence (ASI) sebagai mitra untuk merombak total sistem penjadwalan penerbangan di Amerika Serikat. Kontrak senilai USD875 juta atau sekitar Rp14 triliun untuk jangka waktu 12 tahun ini diumumkan pada Senin (22/6) sebagai jawaban atas meningkatnya keluhan penumpang akibat keterlambatan dan pembatalan penerbangan yang terus melonjak dalam beberapa tahun terakhir.
Sistem baru yang diberi nama Strategic Management of Airspace, Routes, and Trajectories (SMART) ini dirancang untuk mengubah cara FAA mengelola lalu lintas udara. Alih-alih bereaksi terhadap kemacetan yang sudah terjadi, SMART akan menggunakan data real-time untuk memprediksi titik-titik konflik sebelum pesawat mengudara. Data yang dianalisis mencakup jadwal maskapai, kondisi cuaca, kapasitas bandara, serta berbagai kendala operasional lainnya.
โKita harus mengubah cara penerbangan dikelola,โ ujar Menteri Transportasi AS Sean Duffy dalam pernyataan resmi. Ia menambahkan bahwa sistem ini akan secara fundamental membentuk ulang pengelolaan ruang udara dan diproyeksikan mampu memangkas ribuan kasus keterlambatan dan pembatalan penerbangan. Pernyataan senada disampaikan CEO ASI Phillip Buckendorf yang menyebut teknologi yang digunakan sudah teruji secara komersial dan telah membantu maskapai besar beroperasi lebih efisien.
Meski terdengar menjanjikan, implementasi SMART tidak sepenuhnya mulus. Maskapai penerbangan yang tergabung dalam Airlines for America telah berdiskusi dengan FAA selama berbulan-bulan, namun mereka masih menyimpan kekhawatiran. Salah satu isu krusial adalah bagaimana FAA akan menentukan penerbangan mana yang harus dijadwalkan ulang ketika terjadi konflik. Keraguan juga muncul terkait kesiapan sistem untuk dioperasikan pada musim gugur tahun ini seperti yang ditargetkan.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar-besaran pemerintah AS untuk mengatasi krisis infrastruktur penerbangan. Tahun lalu, Kongres mengalokasikan USD12,5 miliar untuk mengganti teknologi usang dan menambah jumlah pengatur lalu lintas udara yang saat ini sangat kekurangan staf. Departemen Transportasi AS bahkan meminta tambahan USD10 miliar untuk penyempurnaan lebih lanjut. Kondisi di lapangan memang genting: FAA sebelumnya memerintahkan maskapai di Chicago O'Hare untuk memangkas 300 penerbangan harian pada April lalu, dan baru-baru ini memperpanjang pemotongan jadwal di Newark serta bandara-bandara sekitar New York.
Bagi Indonesia, perkembangan ini patut dicermati. Dengan pertumbuhan lalu lintas udara domestik yang pesat dan sejumlah bandara yang mulai padat seperti Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai, sistem prediktif serupa bisa menjadi solusi untuk mengurangi keterlambatan yang kerap dikeluhkan penumpang. Meski investasi yang dibutuhkan tidak kecil, pengalaman AS menunjukkan bahwa teknologi berbasis data mampu memberikan efisiensi jangka panjang. Pertanyaannya, apakah regulator penerbangan Indonesia siap mengadopsi pendekatan serupa sebelum kemacetan di langit Nusantara semakin parah?
