HMI Sulsel Gelar Aksi di Makassar, Desak Evaluasi Kinerja Kabinet Prabowo-Gibran
Baca dalam 60 detik
- Ratusan mahasiswa HMI Sulsel berunjuk rasa di depan DPRD Makassar, menuntut audit menyeluruh terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai mengalami kemunduran tata kelola.
- Aksi ini menyoroti beban ekonomi, lemahnya pemberantasan korupsi, serta dugaan penyimpangan di Badan Gizi Nasional dan program Koperasi Merah Putih.
- HMI mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan penghentian kriminalisasi terhadap aktivis sebagai langkah pemulihan kepercayaan publik.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Cabang Sulawesi Selatan menggelar unjuk rasa di depan kantor sementara DPRD Sulsel di Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (22/6). Mereka menuntut evaluasi total terhadap kinerja kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dinilai menunjukkan gejala kemunduran tata kelola pemerintahan.
Koordinator aksi, Muhammad Rafli Tanqa, menyatakan bahwa meningkatnya beban ekonomi masyarakat, ketidakpastian hukum, lemahnya pemberantasan korupsi, serta minimnya partisipasi publik dalam kebijakan strategis telah menimbulkan keresahan luas. "Berbagai dugaan penyimpangan dalam program-program nasional semakin memperburuk kepercayaan rakyat," ujarnya di sela aksi.
Dalam orasinya, HMI mendesak DPR RI dan pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara. Mereka juga menolak program Koperasi Merah Putih (KMP) yang dinilai berpotensi mengintervensi kelembagaan ekonomi rakyat dan tidak lahir dari kebutuhan riil desa.
Isu dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) turut menjadi sorotan. HMI mencurigai adanya permainan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga di tingkat kabupaten/kota. "Kami mendesak aparat penegak hukum memeriksa seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pusat hingga pengelolaan SPPG di daerah, jika ditemukan pelanggaran hukum atau kerugian negara," tegas Rafli.
Selain itu, massa aksi mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk menstabilkan ekonomi nasional dan menjaga nilai tukar rupiah guna melindungi daya beli masyarakat. Mereka juga menuntut penghentian segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, jurnalis, dan pihak lain yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Aksi ini menjadi bagian dari gelombang protes mahasiswa di berbagai daerah yang menyoroti kebijakan ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Pengamat politik menilai tekanan dari kelompok mahasiswa seperti HMI dapat mempengaruhi arah kebijakan pemerintah ke depan, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas.
Pertanyaan yang kini mengemuka: akankah pemerintah merespons tuntutan ini dengan langkah konkret, atau justru mengabaikan suara kritis dari elemen masyarakat sipil?
