Jepang Percepat Modernisasi Militer: Antara Ancaman Regional dan Keraguan pada AS

Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, kembali menegaskan perlunya peningkatan kapabilitas pertahanan dengan "rasa urgensi dan krisis" yang lebih besar. Pernyataan itu disampaikan Selasa (4/8) bertepatan dengan rilis buku putih pertahanan terbaru yang menyoroti ancaman dari China, Korea Utara, dan Rusia. Langkah ini menandai akselerasi program militer terbesar sejak Perang Dunia II, di tengah dinamika keamanan kawasan yang kian kompleks.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida saat itu mencanangkan "peningkatan fundamental" pertahanan. Komitmen tersebut kini terwujud dalam kenaikan anggaran hingga 2 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2027, target yang justru telah tercapai lebih awal. Selain itu, Tokyo juga telah mengakuisisi rudal jarak jauh, sebuah langkah yang memicu kecaman dari Beijing dan Pyongyang yang menuding Jepang meninggalkan prinsip pasifis pasca-perang.

Para analis menilai dorongan ini bukanlah remiliterisasi mendadak. Jeffrey Hornung, ilmuwan politik senior di RAND, menggarisbawahi bahwa Jepang secara hukum tidak memiliki militer, melainkan Pasukan Bela Diri yang telah eksis sejak 1954. "Apa yang kita lihat sekarang hanyalah kelanjutan dari tren penguatan yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade," ujarnya. Fokusnya tetap pada pertahanan wilayah, bukan pengembangan kekuatan ekspedisioner ala AS.

Dua faktor utama mendorong percepatan ini: lingkungan keamanan yang semakin mengancam dan ketidakpastian atas dukungan AS. Data menunjukkan jet tempur Jepang melakukan 595 kali pencegatan pada tahun fiskal hingga Maret, dengan 366 di antaranya merespons pesawat China dan 214 pesawat Rusia. Hornung menambahkan bahwa setiap provokasi China atau peluncuran rudal Korea Utara di dekat wilayah Jepang meningkatkan dukungan publik terhadap pertahanan yang lebih kuat.

Survei yang dikutip Asahi Shimbun pada 2025 mengungkap lebih dari 75 persen responden Jepang meragukan kesediaan AS untuk membela mereka. Hal ini sejalan dengan pandangan Yuki Tatsumi dari Institute for Indo-Pacific Security yang menyebut tuntutan AS agar sekutunya berbuat lebih banyak dalam pertahanan sendiri membuat langkah Jepang "sangat legitim". Richard Fontaine dari Center for a New American Security menilai strategi Tokyo punya tujuan ganda: memperkuat daya tangkal sekaligus meyakinkan Washington akan nilai aliansi, sembari mengantisipasi kemungkinan inkonsistensi AS.

Meski menuai protes, para pengamat menegaskan penguatan ini masih dalam bingkai konstitusi pasifis. Rudal jarak jauh yang dikembangkan pun dirancang untuk serangan balasan, hanya digunakan jika Jepang diserang. Pemerintah juga konsisten menekankan kebijakan "pertahanan eksklusif" serta prinsip kontrol sipil dan non-nuklir. Tatsumi menambahkan, fokus Tokyo adalah pertahanan domestik, termasuk stok logistik, kapasitas industri, dan kesiapan pasukan.

Ke depan, Jepang diprediksi beralih ke kapabilitas perang modern, seperti drone serta pertahanan udara dan rudal yang lebih canggih, sebagaimana terlihat dalam konflik Ukraina dan Timur Tengah. Buku putih pertahanan menyoroti pentingnya "cara perang baru", terutama sistem tak berawak. Teknologi ini juga diharapkan mengatasi masalah populasi menua dan berkurangnya personel militer.

Selain itu, Tokyo tengah memperkuat basis industri pertahanan dengan meningkatkan pendanaan bagi perusahaan rintisan dan riset, serta melonggarkan pembatasan ekspor senjata. Langkah ini membuka peluang memasok kapal perang dan rudal ke negara mitra. Tatsumi menilai basis industri yang kuat akan membantu Jepang mempertahankan wilayahnya dalam jangka panjang.

Bagi Indonesia, dinamika ini relevan mengingat posisinya di kawasan Indo-Pasifik. Penguatan militer Jepang dapat mengubah keseimbangan kekuatan regional, sekaligus membuka peluang kerja sama industri pertahanan. Namun, hal ini juga berpotensi meningkatkan ketegangan dengan China yang selama ini menjadi mitra dagang utama. Pertanyaannya, akankah Indonesia mampu memanfaatkan peluang ini tanpa terjebak dalam pusaran rivalitas dua kekuatan besar?