Malagò: Sepak Bola Italia Fosil, EURO 2032 Jadi Ujian Berat

Giovanni Malagò, presiden baru Federasi Sepak Bola Italia (FIGC), langsung melontarkan kritik tajam terhadap kondisi sepak bola negerinya yang ia sebut 'fosil' dan mandek tanpa reformasi. Dalam konferensi pers usai terpilih dengan 68,58 persen suara di Roma, ia memperingatkan bahwa persiapan menjadi tuan rumah bersama EURO 2032 dengan Turki justru menjadi 'tantangan di dalam tantangan'—terutama dalam hal penyediaan stadion.

Malagò, yang sebelumnya menjabat Ketua Komite Olimpiade Italia (CONI), menggantikan Gabriele Gravina yang mengundurkan diri setelah Italia gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, kalah adu penalti dari Bosnia dan Herzegovina. “Jika bukan karena penalti, saya tidak akan berada di sini sekarang,” ujarnya, merujuk pada tipisnya margin yang mengubah peta kekuasaan sepak bola Italia.

Ia menyayangkan bahwa Gravina, yang setahun lalu terpilih kembali hampir dengan suara bulat, tidak mampu mendorong satu pun reformasi yang diusulkan. “Situasi ini benar-benar fosil. Jika kita tidak bisa berubah, maka seseorang harus memaksa kita untuk berubah,” tegas Malagò. Ini menjadi ancaman nyata bahwa CONI atau bahkan pemerintah dapat menunjuk komisaris khusus untuk memaksa reformasi jika federasi terus buntu.

Pengalaman Malagò dalam mengorganisir event internasional besar—seperti kejuaraan dunia voli dan renang, serta Olimpiade Musim Dingin Milano-Cortina 2026—menjadi modal utama. Namun, tantangan terbesarnya adalah membantu klub membangun stadion baru. Italia hanya mampu menyiapkan lima stadion untuk EURO 2032, padahal sebelumnya sempat digadang-gadang akan lebih banyak. “Saya sudah bicara dengan Presiden UEFA Ceferin dan menerima pesan dari Infantino. Michele Uva akan menjadi penghubung kami dengan UEFA untuk mengidentifikasi lima stadion itu,” kata Malagò.

Malagò juga menyoroti masalah kewarganegaraan yang menghambat pemain muda keturunan imigran. Ia mendukung sistem kewarganegaraan berdasarkan kelahiran (birthright citizenship) agar pemain yang lahir dan besar di Italia bisa segera membela tim nasional tanpa harus menunggu bertahun-tahun. “Saya terkejut bahwa lebih dari 40 persen pemain di Piala Dunia musim panas ini tidak mewakili negara tempat mereka lahir. Saya mendukung kewarganegaraan kelahiran, karena banyak federasi lain telah diuntungkan oleh aturan itu,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa dalam sepak bola, tidak ada ruang untuk ketidakpastian: jika Italia menunggu, negara lain akan merebut pemain tersebut.

Tak hanya soal kewarganegaraan, Malagò juga mengkritik disparitas pajak yang merugikan pembinaan pemain lokal. “Jika Anda membeli pemain Italia di Italia, klub membayar PPN 22 persen dari transfer. Jika Anda mendatangkan pemain asing, Anda tidak membayar PPN. Coba pikir, apakah itu normal?” tanyanya retoris. Kebijakan ini dinilai membuat klub enggan merekrut pemain lokal dan lebih memilih pemain asing yang lebih murah secara administratif, sehingga menghambat regenerasi talenta.

Bagi Indonesia, situasi ini memberikan pelajaran berharga. Sepak bola Indonesia juga bergulat dengan masalah infrastruktur stadion, regulasi pemain naturalisasi, dan kebijakan transfer yang belum berpihak pada pembinaan usia muda. Jika Italia—dengan sejarah dan sumber daya yang jauh lebih besar—saja kesulitan melakukan reformasi, Indonesia perlu merancang peta jalan yang lebih konkret agar tidak tertinggal semakin jauh. Pertanyaannya, mampukah PSSI dan pemerintah belajar dari kekakuan Italia sebelum terlambat?