Laporan PBB: Junta Myanmar Tewaskan Lebih dari 700 Warga Sipil dalam Enam Bulan
Baca dalam 60 detik
- Kantor HAM PBB mencatat sedikitnya 702 warga sipil tewas akibat serangan militer Myanmar pada periode Agustus 2023 hingga Januari 2024, dengan korban terbanyak di wilayah Sagaing.
- Serangan udara menjadi penyebab utama kematian, sementara pendanaan internasional untuk perlindungan warga sipil justru menurun di tengah krisis kemanusiaan yang memburuk.
- Laporan ini mengungkap pengabaian global terhadap penderitaan rakyat Myanmar, sementara junta terus memperkuat cengkeraman kekuasaan melalui pemilu palsu dan wajib militer.
Junta militer Myanmar bertanggung jawab atas kematian sedikitnya 702 warga sipil dalam kurun enam bulan menjelang pemilu yang digelar tahun lalu, demikian ungkap laporan terbaru Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR). Angka tersebut mencakup 224 perempuan dan 153 anak-anak, menjadikan periode Agustus 2023 hingga Januari 2024 sebagai salah satu fase paling berdarah sejak kudeta militer pada 2021.
Laporan yang dirilis pekan ini menekankan bahwa serangan udara menjadi “penyebab tunggal terbesar dari kehancuran dan penderitaan”. Wilayah Sagaing, yang menjadi basis perlawanan sipil, tercatat sebagai zona paling berbahaya dengan 191 korban jiwa, termasuk 60 perempuan dan 30 anak-anak. Dua insiden paling mematikan terjadi di Chaung-U dan Tabayin, di mana serangan terhadap warga yang tengah berkumpul untuk acara keagamaan dan menonton pertandingan sepak bola menewaskan puluhan orang.
Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, Volker Türk, menyatakan keprihatinan mendalam atas menurunnya perhatian dan bantuan internasional. “Seolah rakyat Myanmar belum cukup menderita di tangan militer, kini mereka seolah dilupakan oleh dunia luar,” ujarnya. Türk menambahkan bahwa pengurangan dana untuk upaya perlindungan lokal justru memperparah luka akibat serangan militer yang terus-menerus dan tanpa pandang bulu.
Laporan tersebut juga menyoroti pelanggaran terhadap etnis Rohingya, termasuk perekrutan paksa oleh kelompok Arakan Army, serta pembunuhan, penangkapan sewenang-wenang, dan kekerasan seksual. Situasi ini memperkuat pola sistematis pelanggaran HAM yang telah berlangsung sejak kudeta militer lima tahun lalu, yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.
Bagi Indonesia, krisis Myanmar menjadi ujian bagi kepemimpinan ASEAN dalam mendorong dialog damai. Sebagai ketua ASEAN pada 2023, Indonesia telah berupaya memfasilitasi pertemuan dengan junta, namun hasilnya minim. Penurunan bantuan internasional juga berpotensi memicu arus pengungsi baru ke negara tetangga, termasuk Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu tujuan pengungsi Rohingya. Tanpa tekanan global yang konsisten, junta diperkirakan akan terus mengintensifkan operasi militernya, terutama dengan penerapan wajib militer dan penggunaan drone yang semakin masif.
Pemilu yang digelar pada April lalu, yang dimenangkan oleh partai bentukan militer USDP dengan hampir 80% kursi, dinilai sebagai sandiwara politik. Banyak partai oposisi dilarang bertanding, sementara seperempat kursi parlemen secara otomatis disediakan untuk militer. Jenderal Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta, kini resmi menjabat sebagai presiden, mengukuhkan kekuasaan absolut junta. Dengan kondisi ini, pertanyaan besarnya adalah: akankah komunitas internasional kembali melupakan Myanmar, atau justru memperkuat tekanan untuk menghentikan siklus kekerasan yang tak kunjung usai?
