Lari Maraton, Kritik Pemerintah: Ketika Ruang Publik Jadi Arena Protes Tanpa Risiko

Akhir pekan kedua Juni 2026 menjadi saksi kontras penggunaan jalan protokol Jakarta: sehari sebelumnya, ribuan mahasiswa dipaksa meninggalkan Bundaran HI saat berdemo, namun keesokan harinya, 45 ribu pelari membanjiri aspal yang sama dalam ajang BTN Jakarta International Marathon (JAKIM) 2026. Di sela-sela euforia lari, muncul papan-papan penyemangat yang justru berisi kritik pedas terhadap pemerintah, seperti "Yang harusnya stop itu MBG, bukan lari loe!" atau "A proud Indonesian runner, but not proud of the government".

Fenomena ini bukan sekadar guyonan pinggir jalan. Para peserta dan penonton memanfaatkan sorotan media yang meliput maraton untuk menyelipkan pesan politik—sebuah taktik yang dalam sosiologi komunikasi disebut visual hijacking. Alih-alih menggelar aksi sendiri yang berisiko dibubarkan, mereka cukup berdiri di pinggir lintasan dengan kardus dan spidol. Dalam hitungan menit, pesan itu viral, menjangkau audiens yang jauh lebih luas daripada demonstrasi biasa.

Pemerintah sendiri memberikan perlakuan berbeda terhadap dua jenis kerumunan ini. Demonstrasi mahasiswa dianggap mengganggu ketertiban dan "jantung perekonomian", sehingga dipindahkan ke gedung DPR. Sementara itu, maraton yang menutup jalan dalam skala lebih besar justru mendapat dukungan penuh, dipuji sebagai bukti Jakarta mampu menggelar acara kelas dunia. Kontras ini memicu pertanyaan: siapa yang sebenarnya berhak menggunakan ruang publik?

Keunggulan utama cheer signs adalah keamanan relatifnya. Demonstrasi jalanan menuntut keberanian fisik dan kesiapan menghadapi risiko tinggi: barikade, gas air mata, hingga penangkapan. Sebaliknya, sindiran di atas kardus terbungkus humor, sehingga aparat keamanan akan terlihat konyol jika menyitanya. Filsuf Mikhail Bakhtin menyebut konsep ini sebagai Carnivalesque, di mana batas antara candaan dan kritik menjadi kabur, namun pesan tetap sampai.

Sosiolog James C. Scott menamai taktik ini sebagai "infrapolitik" atau weapons of the weak—perlawanan diam-diam dari mereka yang tidak cukup kuat untuk melawan secara frontal. Cheer signs tidak membutuhkan organisasi besar, biaya mahal, atau nyali untuk berhadapan dengan aparat. Siapa pun bisa ikut serta hanya dengan kardus dan spidol. Ini membuka ruang partisipasi bagi warga yang selama ini enggan turun ke jalan karena risiko tinggi.

Namun, perlu dicatat bahwa cara ini bukanlah pengganti demokrasi. Aksi massa tetap memiliki kekuatan politik yang berbeda, mampu menunjukkan jumlah dukungan dan tekanan langsung. Cheer signs lebih merupakan pelengkap, sebuah bukti bahwa ketika negara mempersempit ruang protes formal, rakyat akan mencari celah lain. Pertanyaannya, akankah pemerintah merespons kritik-kritik ini dengan membuka ruang dialog, atau justru semakin menutup akses publik terhadap jalan-jalan yang seharusnya milik semua?