Survei Mainichi: Publik Jepang Terbelah Soal Adopsi Pangeran untuk Selamatkan Takhta

Jajak pendapat nasional yang digelar harian Mainichi Shimbun pada 20-21 Juni lalu mengungkap resistensi signifikan publik Jepang terhadap usulan mengadopsi keturunan laki-laki dari mantan keluarga kekaisaran untuk mengisi kembali jumlah anggota keluarga kekaisaran yang semakin menipis. Sebanyak 32% responden menyatakan menolak rencana tersebut, melampaui 28% yang mendukung, sementara 39% lainnya menjawab tidak yakin.

Usulan adopsi ini merupakan salah satu dari dua opsi yang telah disetujui oleh Majelis Rendah dan Majelis Tinggi Parlemen Jepang sebagai "konsensus legislatif" untuk mengatasi krisis suksesi. Opsi lainnya adalah mengizinkan anggota perempuan keluarga kekaisaran tetap mempertahankan statusnya setelah menikah. Pemerintah saat ini tengah menyusun rancangan revisi Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran yang mengakomodasi kedua langkah tersebut.

Dukungan publik terhadap opsi perempuan mempertahankan status kerajaan setelah menikah jauh lebih kuat, mencapai 60%, sementara hanya 12% yang menolak. Ketika ditanya tentang kemungkinan perempuan menjadi kaisar, 40% responden menyatakan mendukung baik kaisar perempuan maupun kaisar yang garis keturunannya berasal dari pihak ibu (matrilineal), sementara 33% hanya mendukung kaisar perempuan tetapi menolak kaisar matrilineal. Secara keseluruhan, 73% responden setidaknya mendukung gagasan kaisar perempuan, dengan hanya 6% yang menentangnya.

Ketua Majelis Rendah Eisuke Mori dalam konferensi pers menyatakan bahwa jika seorang anak laki-laki lahir dari keturunan laki-laki yang menjadi anggota keluarga kekaisaran melalui adopsi, "anak itu akan memiliki hak suksesi kekaisaran." Namun, publik masih gamang: 34% menolak hak suksesi bagi keturunan anggota adopsi, 23% mendukung, dan 41% tidak yakin. Angka ini menunjukkan sosialisasi publik belum berjalan efektif.

Bagi Indonesia, dinamika suksesi kekaisaran Jepang ini menarik dicermati sebagai contoh bagaimana monarki konstitusional modern bernegosiasi dengan tradisi dan tuntutan kesetaraan gender. Jepang, seperti beberapa negara lain, menghadapi tekanan untuk mereformasi aturan suksesi yang kaku agar tetap relevan. Sementara Indonesia tidak memiliki sistem monarki, perdebatan serupa tentang representasi perempuan dalam kepemimpinan dan pewarisan jabatan publik kerap muncul di ranah politik nasional.

Di luar isu kekaisaran, jajak pendapat juga mencatat tingkat kepuasan terhadap Kabinet Perdana Menteri Sanae Takaichi stabil di 51%, hampir tidak berubah dari survei sebelumnya pada 23-24 Mei. Angka ketidakpuasan naik 2 poin menjadi 35%. Setelah menurun tiga bulan berturut-turut hingga mencapai titik terendah 50% pada Mei, popularitas kabinet kini tampak menemukan dasar pijakan. Terkait kebijakan luar negeri, 37% responden mendukung pengiriman Pasukan Bela Diri ke Selat Hormuz untuk misi pembersihan ranjau pasca-gencatan senjata AS-Iran, sementara 30% menolak.

Rencana pemerintah menurunkan tarif pajak konsumsi makanan dan minuman menjadi 1% selama dua tahun mulai April 2027 mendapat respons berimbang: 40% menolak dan 38% mendukung. Sementara itu, dukungan terhadap partai politik masih didominasi oleh mereka yang tidak memiliki afiliasi partai (39%), diikuti Partai Demokrat Liberal (27%). Survei dilakukan secara digital melalui metode d-Survey terhadap 2.045 responden dari 80 juta penduduk berusia 18 tahun ke atas.

Ke depan, pertanyaan krusial yang harus dijawab pemerintah Jepang adalah bagaimana menjembatani kesenjangan antara dukungan publik terhadap kaisar perempuan dan resistensi terhadap adopsi garis keturunan laki-laki. Tanpa terobosan, krisis suksesi yang mengancam kelangsungan Takhta Krisan bisa semakin mendalam.