BI dan Kemenag Bersinergi, Targetkan Ribuan UMKM Naik Kelas Lewat Program Terpadu 2026
Baca dalam 60 detik
- Bank Indonesia bersama Kementerian Agama meluncurkan Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu 2026 untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.
- Program ini menyasar lebih dari 65 juta pelaku UMKM di Indonesia, dengan fokus pada pelatihan terpadu dan pendirian UMKM maju di lingkungan pesantren.
- Langkah ini merupakan respons atas ketidakpastian global yang mendorong Indonesia memperkuat kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan sektor usaha mikro.

Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Agama (Kemenag) resmi meluncurkan Program Transformasi Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terpadu 2026, Senin (22/6/2026). Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di tengah tekanan global yang kian tidak menentu.
Gubernur BI Perry Warjiyo dalam sambutannya menegaskan bahwa program ini merupakan wujud konkret kolaborasi antara bank sentral, pemerintah, dan mitra strategis. “Program ini adalah bentuk nyata komitmen kita untuk UMKM sebagai dasar ekonomi kerakyatan yang merupakan pilar penting pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. Perry menambahkan bahwa melalui pelatihan kewirausahaan terpadu dan pendirian UMKM maju, diharapkan tercipta lapangan kerja baru dan penguatan ekonomi dari level akar rumput.
Menteri Agama Nasaruddin Umar turut hadir dalam acara kick-off tersebut, menandai sinergi lintas sektor yang melibatkan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan Kementerian UMKM. Keterlibatan Kemenag dinilai strategis karena banyak pelaku UMKM bernaung di bawah pesantren dan lembaga keagamaan. Data BI menunjukkan, dari total 3.000 UMKM binaan yang tersebar di 46 kantor perwakilan BI, sekitar 1.500 di antaranya berasal dari lingkungan pesantren.
Perry menekankan urgensi program ini di tengah gejolak ekonomi global. “Kita menghadapi dunia yang terus bergejolak dan ketidakpastian yang makin tinggi. Oleh karena itu, kita harus semakin mandiri. Apapun yang terjadi di global, we have to move on,” tegasnya. Pernyataan ini menggarisbawahi perlunya Indonesia mengurangi ketergantungan pada faktor eksternal dan memperkuat daya tahan domestik melalui sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Bagi pelaku UMKM di Indonesia, program ini membuka akses lebih luas terhadap pendampingan, pembiayaan, dan pasar. BI tidak hanya memberikan pelatihan kewirausahaan, tetapi juga memfasilitasi koneksi dengan mitra strategis untuk memperkuat rantai pasok dan distribusi. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong digitalisasi UMKM dan meningkatkan kontribusi sektor tersebut terhadap produk domestik bruto (PDB).
Ke depan, efektivitas program akan diukur dari seberapa besar peningkatan kapasitas UMKM binaan dan perluasan jangkauan ke daerah-daerah terpencil. Pertanyaan yang mengemuka: mampukah kolaborasi BI-Kemenag ini menjadi model pemberdayaan yang dapat direplikasi oleh kementerian lain? Dengan target ribuan UMKM naik kelas, program ini menjadi ujian bagi sinergi lintas sektor dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional.



