Vietnam Targetkan Perluasan Jalan Tol Utara-Selatan Rampung 2030: Strategi Infrastruktur Bertahap
Baca dalam 60 detik
- Vietnam akan memperluas ruas tol empat jalur menjadi enam jalur secara bertahap hingga 2030, dengan prioritas pada sektor paling mendesak.
- Proyek ini menjadi tulang punggung ekonomi dan pertahanan, namun banyak ruas masih berkapasitas terbatas sehingga memerlukan investasi besar.
- Pemerintah Vietnam mengkaji skema pendanaan publik dan swasta (PPP) untuk memastikan target 5.000 km tol tercapai tepat waktu.
Pemerintah Vietnam memutuskan untuk melakukan perluasan Jalan Tol Utara-Selatan secara bertahap hingga tahun 2030, dengan fokus pada sektor-sektor yang paling mendesak berdasarkan volume lalu lintas dan ketersediaan anggaran. Langkah ini diambil untuk menjawab kebutuhan transportasi yang terus meningkat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Konstruksi Vietnam, Tran Hong Minh, dalam rapat persiapan perluasan ruas timur jalan tol tersebut menegaskan bahwa jalur ini merupakan arteri utama transportasi negara yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial-ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Meski sebagian ruas sudah beroperasi, banyak di antaranya baru dibangun secara parsial dengan kapasitas terbatas—beberapa hanya empat lajur.
Untuk itu, Kementerian Konstruksi telah menyusun rencana investasi riset guna memperluas jalan tol empat lajur menjadi enam lajur sesuai rencana awal. Tujuannya adalah menghindari proyek perluasan berulang di masa depan yang dinilai boros waktu, sumber daya, dan mengganggu kelancaran jalur utama.
Minh meminta unit manajemen proyek (PMU) dan konsultan untuk melakukan asesmen menyeluruh terhadap kondisi eksisting setiap ruas, termasuk arus lalu lintas, skala, dan standar teknis. Hasil asesmen ini akan menjadi dasar penentuan lingkup investasi masing-masing proyek. Selain itu, laporan pra-studi kelayakan harus memuat evaluasi efektivitas investasi yang menekankan efisiensi sosial-ekonomi, dampak konstruksi terhadap penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dalam hal portofolio investasi publik jangka menengah lima tahun ke depan, kementerian sepakat untuk memprioritaskan proyek-proyek setelah mengalokasikan dana untuk tugas-tugas mendesak, termasuk proyek tol baru yang belum dimulai. Hal ini dilakukan untuk memastikan target 5.000 km pada 2030 tercapai.
Untuk tiga proyek yang sudah berjalan dengan skema BOT (Build-Operate-Transfer), Menteri menugaskan Direktorat Jalan Raya Vietnam untuk berkoordinasi dengan investor guna menyepakati rencana investasi perluasan dan memperbarui hasil kerja dalam laporan pra-studi kelayakan. Sementara untuk proyek yang sebelumnya didanai APBN, kementerian merekomendasikan evaluasi lebih lanjut mengenai kelayakan investasi dari anggaran negara dibandingkan dengan skema PPP sebelum diusulkan ke otoritas.
Bagi Indonesia, langkah Vietnam ini menjadi contoh konkret pengelolaan proyek infrastruktur strategis secara bertahap dengan memadukan pendanaan publik dan swasta. Dengan target ambisius 5.000 km tol, Vietnam menunjukkan komitmen kuat untuk mempercepat konektivitas nasional. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Indonesia, dengan program Tol Trans-Sumatera dan proyek strategis lainnya, mampu mengadopsi pendekatan serupa untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur?
