Sepuluh Tahun Brexit: Warisan yang Masih Membelah Inggris

Sepuluh tahun setelah referendum yang mengguncang Inggris, warisan Brexit masih terasa seperti luka yang belum mengering. Pada 23 Juni 2016, 52 persen pemilih—lebih dari 17 juta orang—memutuskan keluar dari Uni Eropa, mengakhiri setengah abad integrasi dengan benua Eropa. Keputusan itu, yang digadang-gadang sebagai momen pembebasan, justru meninggalkan ekonomi yang lebih kecil, politik yang terpecah, dan perdebatan sengit tentang identitas nasional.

Para pendukung Brexit, yang dikenal sebagai Brexiters, membayangkan Inggris akan bangkit sebagai negara dagang yang gesit, lepas dari birokrasi Brussel. Namun kenyataannya, ekonomi Inggris justru mengalami hambatan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Menurut Jonathan Portes, profesor di King's College London, dampak Brexit bukanlah kehancuran mendadak, melainkan "hambatan bertahap dan kumulatif terhadap perdagangan, investasi, dan produktivitas." Para ekonom memperkirakan produk domestik bruto Inggris kini 4 hingga 8 persen lebih rendah dibandingkan jika tetap di UE—setara dengan hilangnya miliaran pound yang bisa dialokasikan untuk layanan publik seperti National Health Service.

Hambatan non-tarif seperti dokumen bea cukai yang rumit, sertifikasi perbatasan, dan pembatasan visa menjadi keluhan utama para pedagang. Uni Eropa tetap menjadi mitra dagang terbesar Inggris, namun hubungan itu kini penuh gesekan. Kesepakatan dagang yang dijanjikan, terutama dengan Amerika Serikat, tak kunjung terwujud. Sementara itu, imigrasi—isu sentral kampanye Brexit—menunjukkan hasil yang paradoks. Meskipun migrasi bersih dari Eropa menurun drastis, arus masuk dari negara-negara non-UE justru melonjak akibat perubahan aturan visa oleh pemerintah Konservatif sebelumnya. Angka migrasi bersih sempat mencapai lebih dari 900.000 pada 2023 sebelum turun menjadi 171.000 tahun lalu.

Kemarahan publik kini terfokus pada migran ilegal yang menyeberang Selat Inggris dengan perahu karet. Jumlah penyeberangan kecil mencapai puncak 46.000 pada 2022, dan meskipun hanya sebagian kecil dari total migrasi, isu ini menjadi bola panas politik. Kerusuhan terjadi di luar hotel-hotel yang menampung pencari suaka, bahkan ada upaya pembakaran. Di tengah ketidakpuasan, lanskap politik Inggris semakin retak. Partai Konservatif dan Buruh yang selama ini dominan kehilangan dukungan. Partai Reformasi pimpinan Nigel Farage—tokoh yang paling vokal memperjuangkan Brexit—kini memimpin hampir semua jajak pendapat selama lebih dari setahun.

Survei Ipsos menunjukkan 52 persen warga Inggris ingin bergabung kembali dengan UE, sementara 48 persen mendukung referendum baru. Namun, Perdana Menteri Keir Starmer, yang terpilih pada 2024, berjalan di atas tali. Ia secara eksplisit menolak membalikkan Brexit atau bahkan bergabung kembali dengan pasar tunggal UE. Langkahnya yang disebut "reset" hubungan dengan UE masih terbatas pada kemudahan perdagangan. Namun, masa jabatannya terancam: ia diperkirakan akan mengumumkan pengunduran diri dalam waktu dekat. Calon penggantinya, Andy Burnham, baru saja memenangkan pemilihan khusus di daerah yang mayoritas mendukung Brexit. Ia menegaskan, "Saya tidak mengusulkan Inggris bergabung kembali dengan UE. Saya menghormati keputusan referendum."

Pertanyaan besarnya kini: akankah Inggris terus berpegang pada keputusan yang semakin tidak populer, atau akankah gelombang baru mengubah arah sejarah? Dengan ekonomi yang tertekan dan politik yang terpolarisasi, sepuluh tahun Brexit mungkin baru awal dari babak baru yang lebih rumit.