PDIP Bantah Politik Dua Kaki: Deddy Sitorus Tantang Partai Koalisi Fokus pada Kinerja
Baca dalam 60 detik
- PDIP menegaskan posisinya sebagai partai di luar kabinet yang tetap menjalankan fungsi pengawasan konstitusional di DPR, bukan sikap ambigu.
- Deddy Yevri Sitorus menyindir partai koalisi yang dianggap galau dan mencari kambing hitam atas kegagalan internal mereka.
- PDIP mengingatkan bahwa DPR bukan sekadar pendukung pemerintah, melainkan lembaga pengawas yang kritis agar tidak kembali ke era otoritarian.
Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menepis tuduhan bahwa partainya bermain politik dua kaki dengan tegas menyatakan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang di luar kabinet adalah mandat Rakernas yang dijalankan secara konsisten. Ia justru mempertanyakan kegelisahan sejumlah partai koalisi yang terus mempersoalkan sikap PDIP.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu (21/6/2026), Deddy menilai tudingan bahwa PDIP bersikap ambigu tidak berdasar karena sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal oposisi formal. "Yang ada adalah partai di dalam dan di luar pemerintahan," ujarnya. Menurut Deddy, PDIP telah menyatakan diri berada di luar kabinet tetapi tetap menjalankan fungsi pengawasan secara konstitusional melalui DPR. Ia menegaskan bahwa sikap ini bukanlah politik dua kaki, melainkan pelaksanaan amanat partai yang telah diputuskan dalam Rakernas.
Deddy juga menyoroti keanehan partai-partai yang begitu khawatir dengan keberadaan PDIP. "Apakah karena kurang percaya diri? Atau ada kegalauan di internal koalisi sehingga mencari kambing hitam?" sindirnya. Ia mempersilakan partai yang tidak nyaman dengan situasi politik saat ini untuk keluar dari pemerintahan, tanpa perlu menyeret-nyeret PDIP. Deddy mengingatkan bahwa pada era Presiden SBY dan Jokowi, PDIP tidak pernah mempersoalkan posisi partai lain yang masuk atau tidak masuk kabinet. "Kenapa sekarang partai-partai koalisi justru sibuk mengurusi internal PDIP? Itu tidak etis," tegasnya.
Anggota Komisi II DPR itu juga menyarankan partai seperti NasDem dan Demokrat untuk fokus mengurus partainya masing-masing, termasuk memperbaiki kinerja menteri-menteri mereka di kabinet. "Jangan sampai nanti kalah oleh partai pendatang baru," katanya. Deddy mengingatkan masih banyak persoalan penting yang harus diurus, mulai dari listrik, BBM, perburuhan, bantuan sosial, UMKM, hingga infrastruktur dan pangan. Ia menegaskan bahwa fungsi DPR bukan hanya mendukung program pemerintah, tetapi juga menjalankan pengawasan terhadap kebijakan dan penggunaan kekuasaan. "Jika seluruh fraksi di DPR hanya manut dan selalu setuju dengan eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?" ujarnya.
Menurut Deddy, PDIP akan tetap menjadi penyeimbang yang konstruktif, mengkritik secara bertanggung jawab, serta mengawal agar pemerintahan berjalan sesuai konstitusi. "Rakyat ingin melihat partai-partai bekerja, bukan sibuk membuat gaduh. Pemilu masih sangat jauh. Fokuslah memperbaiki yang masih kurang. Jangan mencari kambing hitam atas kegalauan kalian," pungkasnya. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa PDIP tidak akan bergeser dari posisinya sebagai partai pengawas, meskipun terus mendapat tekanan dari partai koalisi. Ke depan, dinamika politik di DPR diprediksi akan semakin menarik, terutama jika PDIP terus mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat.
