Pilkada Johor 2026: Onn Hafiz Yakin Kemenangan BN Tak Jadi Barometer Nasional

Johor memasuki babak baru politik menjelang pemilihan negara bagian 11 Juli mendatang, dengan caretaker Menteri Besar Onn Hafiz Ghazi optimistis koalisinya, Barisan Nasional (BN), akan kembali memerintah. Namun, ia menegaskan bahwa hasil pemilu ini tidak bisa dijadikan patokan kekuatan BN di tingkat nasional.

Dalam wawancara eksklusif dengan CNA, politikus UMNO berusia 47 tahun itu membeberkan capaian ekonomi Johor di bawah kepemimpinannya. Pada 2024, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Johor mencapai 6,4 persen—tertinggi di antara seluruh negara bagian Malaysia dan di atas rata-rata nasional 5,1 persen. Setahun kemudian, investasi yang disetujui menembus rekor RM110 miliar (sekitar US$26,6 miliar), melampaui Selangor dan Kuala Lumpur.

Pencapaian itu, menurut Onn Hafiz, tidak lepas dari agenda "Maju Johor 2030" yang ia canangkan sejak menjabat pada 2022. Agenda tersebut berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan infrastruktur. "Saya ingin mengubah pola pikir aparatur sipil bahwa bisnis tidak bisa berjalan seperti biasa," ujarnya. Ia mengaku mulai melihat perubahan positif ketika hasil mulai terlihat.

Namun, di balik gemerlap angka pertumbuhan, warga Johor menghadapi tekanan biaya hidup yang makin tinggi. Tingkat inflasi tahunan Johor pada Desember 2025 mencapai 2,3 persen—tertinggi di Malaysia—menurut data Departemen Statistik. Kenaikan harga rumah dan ketimpangan distribusi kekayaan juga menjadi sorotan. Onn Hafiz mengakui masih banyak pekerjaan rumah, terutama dalam meningkatkan pendapatan dan akses perumahan terjangkau.

Untuk mengatasi hal itu, pemerintah negara bagian menargetkan pembangunan 100.000 unit rumah terjangkau pada 2030. Hingga Desember 2025, baru sekitar 20.000 unit yang rampung, dan 10.000 unit lagi ditargetkan tahun ini. Selain itu, program Johor Care Voucher—yang terinspirasi dari skema voucher CDC Singapura—akan diperluas ke berbagai daerah setelah sukses diuji coba di Kampung Melayu Majidee, Johor Bahru.

Di sisi lain, hubungan Onn Hafiz dengan pemerintah federal pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim kian memanas. Pada peluncuran mesin pemilu BN awal Juni, Onn Hafiz secara terbuka menolak duduk satu meja dengan Partai Aksi Demokratik (DAP)—komponen Pakatan Harapan (PH) yang menjadi mitra koalisi di tingkat pusat. "Saya lebih baik mundur sebagai menteri besar daripada bekerja sama dengan DAP," tegasnya. Anwar langsung mengkritik sikap itu sebagai arogan dan menekankan pentingnya menghormati semua komunitas.

Ketegangan itu menambah dinamika unik: BN dan PH adalah mitra dalam pemerintahan persatuan nasional, tetapi di Johor mereka berhadapan sebagai lawan. BN saat ini menguasai 40 dari 56 kursi DPRD Johor, sementara PH memegang 12 kursi, Perikatan Nasional (PN) 4 kursi, dan MUDA 1 kursi. Analis memperkirakan pertarungan tiga arah yang sengit, dengan kemungkinan partai-partai kecil ikut serta.

Onn Hafiz menolak anggapan bahwa kemenangan BN di Johor akan menjadi indikator kekuatan koalisi di tingkat nasional. "Isu yang kami hadapi di Johor mungkin berbeda dengan isu nasional," katanya. Ia lebih fokus pada mandat kuat untuk melanjutkan agenda pembangunan dan stabilitas. "Bangsa Johor—Melayu, Cina, India, dan Orang Asli—harus bersatu untuk membawa negara bagian ini ke tahap berikutnya."

Proyek unggulan seperti Zona Ekonomi Khusus Johor-Singapura (JS-SEZ) dan Sistem Transit Cepat (RTS) Johor Bahru-Woodlands yang dijadwalkan beroperasi awal 2027 diharapkan menjadi katalis pertumbuhan regional. Onn Hafiz optimistis Johor bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi bagi Malaysia dan Asia Tenggara. "Yang terbaik belum datang. Ini baru permulaan," ujarnya.

Pertanyaan besarnya, akankah pemilih Johor memprioritaskan rekam jejak pembangunan atau isu identitas dan aliansi politik? Jawabannya akan diketahui pada 11 Juli.