Sekolah Satu Atap: Jurus Natuna Selamatkan Pendidikan di Pulau Terluar
Baca dalam 60 detik
- Pemkab Natuna akan menerapkan model sekolah satu atap di Desa Selaut untuk mengintegrasikan SD dan SMP dalam satu lokasi, menghemat anggaran pembangunan dan operasional.
- Desa Selaut hanya memiliki satu SD dengan jumlah siswa per kelas di bawah 10 orang, dan belum memiliki SMP, sehingga siswa harus menyeberang laut selama 30 menit.
- Selain mengatasi akses pendidikan, kebijakan ini bertujuan mencegah migrasi keluarga yang dapat menyebabkan desa kehilangan penduduk.
Pemerintah Kabupaten Natuna berencana menerapkan model sekolah satu atap di desa-desa terpencil, sebuah terobosan yang tidak hanya menghemat anggaran tetapi juga mencegah eksodus penduduk akibat keterbatasan akses pendidikan. Bupati Natuna Cen Sui Lan menilai integrasi jenjang SD dan SMP dalam satu lokasi menjadi solusi bagi wilayah dengan jumlah penduduk minim dan infrastruktur terbatas.
Konsep sekolah satu atap menggabungkan dua jenjang pendidikan—SD dan SMP—dalam satu kompleks dengan pengelolaan terpadu. Menurut Cen Sui Lan, model ini memungkinkan pemerintah menekan biaya pembangunan gedung baru serta mengurangi kebutuhan akan tambahan kepala sekolah dan staf administrasi. "Kita lebih mengutamakan sekolah satu atap untuk wilayah-wilayah yang jumlah penduduknya sedikit," ujarnya di Natuna, Minggu (21/6).
Salah satu daerah yang menjadi prioritas adalah Desa Selaut, sebuah desa kepulauan yang terpisah dari ibu kota kabupaten maupun ibu kota Kecamatan Bunguran Barat. Saat ini, desa tersebut hanya memiliki satu sekolah dasar, SD Negeri 007 Selaut, dengan jumlah siswa per rombongan belajar tidak mencapai 10 orang. Belum ada sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) di desa itu, sehingga setiap lulusan SD harus melanjutkan pendidikan ke daerah lain dengan menempuh perjalanan laut menggunakan kapal cepat selama lebih dari 30 menit.
Jika dibangun SMP baru, Cen Sui Lan memperkirakan biaya akan membengkak karena selain konstruksi gedung, pemerintah juga harus menganggarkan gaji pegawai tambahan. "Jumlah siswa di SD Negeri Selaut juga tidak banyak, mungkin tidak sampai enam orang per kelas," katanya. Sebagai solusi sementara, pada tahun ajaran 2026/2027, Pemkab Natuna berencana membuka satuan pendidikan jenjang SMP di Desa Selaut dengan memanfaatkan gedung SD Negeri 007 Selaut hingga ada kebijakan lebih lanjut.
Lebih dari sekadar efisiensi anggaran, langkah ini memiliki dampak sosial yang signifikan. Cen Sui Lan mengkhawatirkan bahwa tanpa adanya SMP di desa, keluarga akan memilih pindah ke daerah lain demi pendidikan anak-anak mereka. "Kita khawatir setelah anak-anak menyelesaikan pendidikan dasar, mereka pindah bersama keluarganya. Kalau terus terjadi, lama-kelamaan desa ini bisa kosong," ungkapnya. Dengan sekolah satu atap, risiko kecelakaan laut yang dihadapi pelajar saat berangkat ke sekolah juga dapat diminimalkan.
Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam pemerataan pendidikan di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Namun, tantangan tetap ada, seperti ketersediaan guru yang bersedia ditempatkan di pulau terpencil dan kualitas pengajaran yang harus tetap terjaga meski dalam satu atap. Keberhasilan model ini di Natuna bisa menjadi contoh bagi daerah kepulauan lain di Indonesia yang menghadapi masalah serupa. Pertanyaannya, mampukah skema ini diadopsi secara nasional tanpa mengorbankan mutu pendidikan?
