Surutnya Batang Merangin: Saat PLTA Raksasa Mengubah Hidup Warga Kerinci

Debit Sungai Batang Merangin di Kerinci, Jambi, yang selama puluhan tahun menjadi penopang hidup ribuan petani dan nelayan, kini berubah drastis. Sejak pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Kerinci Merangin beroperasi, aliran sungai tak lagi bisa diprediksi, memicu gagal panen, menurunnya tangkapan ikan, dan mengancam tradisi masyarakat adat yang telah berlangsung turun-temurun.

Nur Ainun, seorang petani di Desa Tarutung, menceritakan bagaimana sawah yang dulu menghasilkan tiga ton gabah per musim kini hanya mampu memproduksi sedikit di atas satu ton. Air yang biasanya mengalir deras untuk menggerakkan kincir tradisional kini sering surut atau tiba-tiba meluap tanpa pola. “Kami tidak bisa lagi membaca musim,” ujarnya, menggambarkan ketidakpastian yang melanda para petani di sepanjang aliran sungai.

Fenomena serupa dialami Kasih, seorang nelayan di Muara Hemat. Ikan semah yang dulu mudah ditangkap dengan bobot hingga 10 kilogram kini menjadi barang langka; satu kilogram saja sudah dianggap keberuntungan. Menurut Kasih, bendungan PLTA telah memutus jalur migrasi ikan, sehingga populasi semah yang menjadi kebanggaan masyarakat Kerinci semakin terancam. Hal ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga identitas budaya, karena semah selalu hadir dalam upacara adat dan hidangan istimewa.

Di sisi lain, proyek PLTA dengan kapasitas 350–480 MW ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditargetkan memasok listrik ke sistem kelistrikan Sumatera. Namun, para peneliti dan aktivis lingkungan menilai dampak ekologisnya belum terkelola dengan baik. Tim peneliti Universitas Jambi yang dipimpin Tedjo Sukmono menemukan bahwa populasi semah sebenarnya sudah berada pada tingkat kritis, dengan kepadatan hanya 0,033 ekor per meter persegi. Mereka merekomendasikan pembangunan torway, jalur migrasi khusus ikan, yang belum pernah diadopsi oleh PLTA mana pun di Indonesia.

Walhi Jambi mengkritik proses analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) proyek ini sebagai formalitas belaka. Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Oscar Anugrah, menegaskan bahwa partisipasi masyarakat terdampak tidak berlangsung secara bermakna. “Dampak nyata berupa surutnya muka air danau dan rusaknya sumber penghidupan menunjukkan kegagalan dalam menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan,” katanya. Sementara itu, KKI Warsi mencatat penyusutan luas permukaan Danau Kerinci yang terjadi bersamaan dengan uji coba pengisian bendungan, menandakan adanya gangguan pada sistem hidrologi daerah aliran sungai.

Bagi masyarakat adat Kerinci, perubahan ini lebih dari sekadar masalah teknis. Depati Halim, tokoh adat Pulau Pandan, menyebut bahwa hubungan manusia dengan air telah berubah. “Pembangunan harus memikirkan kehidupan masyarakat. Kalau ekonomi nelayan hilang, sawah rusak, ikan makin sedikit, lalu apa yang akan diwariskan kepada anak cucu?” ujarnya. Tradisi seperti Kenduri Sudah Tuo dan kearifan lokal dalam menjaga ekosistem sungai kini kehilangan pijakan karena pola aliran air yang tidak menentu.

Ke depan, pertanyaan besar yang mengemuka adalah apakah transisi energi di Indonesia dapat berjalan tanpa mengorbankan keadilan ekologis dan sosial. Dengan adanya rekomendasi torway dan rekayasa habitat dari para peneliti, pemerintah dan pengembang PLTA memiliki peluang untuk memperbaiki tata kelola lingkungan. Namun, tanpa komitmen nyata untuk melibatkan masyarakat dan memulihkan ekosistem, konflik antara kebutuhan energi dan keberlanjutan hidup warga akan terus berlanjut. Apakah Indonesia mampu membangun infrastruktur energi yang benar-benar berkelanjutan, atau justru menciptakan krisis baru di daerah-daerah seperti Kerinci?