Kesepakatan Hormuz: Iran Dapat Kendali Lalu Lintas Kapal, AS Terdesak Akhiri Perang

Rancangan kesepakatan antara Iran dan Oman memberikan Teheran kendali atas kapal-kapal yang memasuki Teluk melalui Selat Hormuz, menurut sumber senior Iran dan dua pejabat regional, sebuah konsesi yang dapat mengubah peta kekuatan di kawasan. Di tengah perang yang diluncurkan Amerika Serikat sejak Februari, langkah ini menjadi salah satu pencapaian diplomatik terbesar Iran, meski sejumlah rincian penting masih belum tuntas.

Para sumber yang berbicara kepada Reuters pada Rabu (5/8) membantah klaim Presiden AS Donald Trump bahwa kesepakatan untuk membuka kembali selat tersebut akan segera tercapai. Mereka menekankan bahwa definisi "kontrol" masih menjadi perdebatan, dengan negosiator negara-negara Teluk mendesak agar inspeksi kapal diawasi oleh negara-negara regional dan pembayaran biaya bersifat sukarela. Sumber Iran menyebut teks kesepakatan yang ada di meja sudah membayangkan kendali Iran atas kapal yang menuju Teluk, namun peran Iran untuk kapal yang melaju ke arah sebaliknya masih menjadi ganjalan utama.

Langkah ini menandai pergeseran besar dari kondisi sebelum perang, ketika Selat Hormuz terbuka bebas tanpa pungutan apa pun. Iran dilaporkan mengincar biaya transit sebesar 5 hingga 7 persen dari nilai kargo, sementara Oman mengusulkan angka sekitar 3 persen dan Washington bersikeras tidak ada biaya sama sekali. Skema biaya sukarela yang bersifat nominal bisa menjadi jalan keluar, meski ancaman tersirat dari serangan Iran membuat pengirim barang kemungkinan besar enggan melintas tanpa membayar.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi langsung terhadap harga energi dan stabilitas pasokan minyak. Sebagai negara pengimpor minyak mentah, setiap gangguan di jalur yang mengangkut sekitar 20 persen konsumsi minyak dunia ini berpotensi mendongkrak harga BBM di dalam negeri dan menekan anggaran subsidi. Pengamat energi menilai bahwa jika Iran benar-benar mendapatkan kendali, biaya logistik global akan naik, dan pada akhirnya bisa berdampak pada inflasi di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Trump, yang sebelumnya mencanangkan "Operation Epic Fury" untuk menuntaskan "penyerahan tanpa syarat" Iran, kini berada di bawah tekanan politik karena jajak pendapat menunjukkan mayoritas pemilih AS menentang perang. Ia sempat membatalkan rencana serangan besar-besaran ke Iran dengan alasan negosiasi, namun pola ini berulang kali terjadi selama konflik. Sumber Iran meremehkan kemungkinan kesepakatan cepat, bahkan bercanda bahwa Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi sedang berlibur.

Di lapangan, militer AS yang kelelahan menghadapi kebuntuan. Kampanye serangan selama dua minggu pada Juli tidak mampu mematahkan cengkeraman Iran atas selat tersebut. Komandan AS melaporkan kekurangan amunisi, sementara Houthi yang beraliansi dengan Iran terus melancarkan serangan di Laut Merah, termasuk menenggelamkan kapal berbendera India pada Selasa. Semua kru berhasil diselamatkan, namun insiden ini mempertegas meluasnya ketidakstabilan di jalur pelayaran global.

Jika kesepakatan final tercapai, ini akan menjadi kemenangan diplomatik terbesar Iran sejak revolusi 1979, sekaligus pengakuan de facto atas pengaruhnya di kawasan. Namun, seperti diingatkan oleh seorang sumber Iran, "Setan ada pada detailnya. Satu tweet dari Trump bisa membuat semuanya runtuh." Pertanyaannya, apakah Washington yang sedang terdesak akan menerima perubahan keseimbangan kekuatan ini, atau justru memicu eskalasi baru yang semakin memperumit pasokan energi dunia?