Misbakhun: Kritik PDIP Kurang Solutif, Jangan Hanya Panaskan Suasana

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Misbakhun, melontarkan kritik tajam terhadap cara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan aspirasi politiknya. Menurutnya, kritik yang dilontarkan para elite PDIP kerap kurang substantif dan tidak menawarkan solusi, melainkan justru memperkeruh suasana politik nasional.

Dalam pernyataannya, Misbakhun mengakui bahwa kritik merupakan bagian penting dari demokrasi. Ia bahkan meyakini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap masukan, sebagaimana terlihat dari respons cepat pemerintah terhadap berbagai laporan dugaan penyelewengan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia menyayangkan bahwa kritik dari PDIP dinilai belum matang dan proporsional.

“PDI Perjuangan memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan dan kebijakan negara. Seharusnya kritik yang disampaikan lebih matang, proporsional, dan solutif, bukan justru menambah panas situasi,” ujar Misbakhun, mengutip pernyataannya yang dikutip dari sumber resmi.

Lebih lanjut, Misbakhun menyoroti inkonsistensi sikap politik PDIP. Ia menilai partai berlambang banteng itu kerap bermain dua kaki: ingin dipandang sebagai pengkritik pemerintah, tetapi juga ingin mendapatkan apresiasi saat program pemerintah berhasil. “Jangan memosisikan diri sebagai penyeimbang, tetapi ketika program pemerintah yang bagus diapresiasi juga ingin mendapatkan poin. Sebaliknya, langsung mengkritik keras saat ada masalah. Posisi politik dua kaki itu tidak elegan,” tegasnya.

Pernyataan Misbakhun ini muncul sebagai respons atas pernyataan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus yang menegaskan bahwa partainya mengambil posisi sebagai penyeimbang di pemerintahan. Deddy berargumen bahwa dengan dominasi partai pendukung pemerintah di parlemen, sulit mengharapkan fungsi check and balances berjalan optimal. Ia bahkan menyamakan situasi saat ini dengan era Orde Baru, di mana DPR hanya menjadi tukang stempel kebijakan eksekutif.

“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” kata Deddy Sitorus.

Pertarungan retorika antara Golkar dan PDIP ini mencerminkan dinamika politik yang kian memanas menjelang tahun politik. Di satu sisi, pemerintah ingin menunjukkan keterbukaan terhadap kritik, namun di sisi lain, partai oposisi merasa perlu menegaskan peran mereka di tengah dominasi koalisi. Pertanyaan besarnya, akankah kritik yang disampaikan PDIP ke depan lebih substantif dan solutif, atau justru semakin memperlebar jarak antara pemerintah dan oposisi?