Pajak Streaming di Inggris Mengintai: Pengguna Netflix dan Amazon Terancam Iuran BBC
Baca dalam 60 detik
- Menteri Kebudayaan Inggris Lisa Nandy menolak menutup kemungkinan perluasan iuran televisi BBC ke pengguna layanan streaming seperti Netflix dan Amazon Prime.
- BBC menghadapi tekanan finansial besar dengan pendapatan menurun 25% dalam satu dekade, mendorong pencarian model pendanaan baru sebelum piagam kerajaan berakhir pada 2027.
- Skema baru berpotensi membebani rumah tangga yang hanya berlangganan streaming, memicu kekhawatiran publik tentang biaya tambahan di tengah krisis biaya hidup.
Kekhawatiran akan munculnya 'pajak streaming' di Inggris kian memanas setelah Menteri Kebudayaan, Media, dan Olahraga, Lisa Nandy, tidak secara tegas membantah kemungkinan pengguna layanan seperti Netflix dan Amazon Prime diwajibkan membayar iuran televisi BBC. Pernyataan itu disampaikan dalam sesi tanya jawab di House of Commons, menambah ketidakpastian soal masa depan pendanaan lembaga penyiaran publik tersebut.
BBC selama ini mengandalkan iuran televisi (licence fee) sebesar 180,50 pound sterling per tahun yang wajib dibayar oleh setiap rumah tangga yang menonton siaran langsung atau menggunakan BBC iPlayer. Namun, pergeseran kebiasaan menonton ke platform digital membuat model ini semakin tidak relevan. Anggota parlemen dari Partai Konservatif, Bradley Thomas, mendesak Nandy untuk secara resmi mengecualikan layanan streaming dari kewajiban iuran, namun sang menteri hanya menjawab bahwa pemerintah telah menolak pungutan langsung terhadap platform streaming dan pajak langsung untuk BBC.
“Kami sangat berhati-hati untuk tidak terlibat dalam spekulasi mengenai pengaturan pendanaan BBC di masa depan, kecuali untuk mengatakan bahwa kami telah menolak pungutan terhadap platform streaming,” ujar Nandy. Ia menambahkan bahwa diskusi lebih lanjut akan dilakukan dalam proses pembaruan piagam kerajaan BBC yang akan berakhir pada Desember 2027. Piagam tersebut mengatur tata kelola, independensi editorial, dan kewajiban pelayanan publik BBC.
Tekanan finansial yang dialami BBC menjadi latar belakang utama wacana ini. Lembaga tersebut melaporkan pendapatan menyusut sekitar 25 persen dalam sepuluh tahun terakhir, sementara kerugian akibat penghindaran iuran dan pembatalan langganan mencapai lebih dari 1 miliar pound pada 2024. Untuk menyeimbangkan anggaran, BBC telah menjalankan program penghematan senilai 500 juta pound yang berpotensi memangkas 2.000 lapangan kerja—langkah efisiensi terbesar dalam 15 tahun terakhir.
Di sisi lain, eksekutif BBC sebelumnya mengindikasikan bahwa memperluas basis pembayar iuran dapat menekan biaya per rumah tangga. Namun, langkah ini berisiko memicu resistensi publik, terutama di kalangan pengguna streaming yang selama ini tidak tersentuh kewajiban iuran. Pemerintah Inggris sendiri dilaporkan masih enggan beralih ke model pendanaan berbasis iklan atau langganan langsung, karena dikhawatirkan mengancam independensi BBC.
Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi pelajaran berharga. TVRI sebagai lembaga penyiaran publik juga bergulat dengan model pendanaan yang berkelanjutan di tengah dominasi platform global seperti Netflix, Disney+, dan YouTube. Jika Inggris—dengan tradisi penyiaran publik yang kuat—saja kesulitan mempertahankan model iuran, Indonesia perlu mencari terobosan agar TVRI tidak tergerus. Regulator dan pemangku kepentingan di Tanah Air bisa mengamati bagaimana Inggris menyeimbangkan antara keberlangsungan BBC dan beban konsumen.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah pemerintah Inggris berani mengambil keputusan tidak populer demi menyelamatkan BBC, atau justru memilih merombak total sistem pendanaan. Dengan tenggat 2027 yang semakin dekat, tekanan untuk menemukan solusi akan terus meningkat. Satu hal yang pasti: era di mana iuran televisi hanya dibebankan pada pemilik pesawat tabung sudah berakhir.
