Istana Buka Suara soal Dugaan Nusron Wahid di Kasus HGB Summarecon: Presiden Tak Akan Intervensi

JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memilih tidak mencampuri proses hukum yang menjerat salah satu menterinya. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menegaskan bahwa kepala negara menyerahkan sepenuhnya dugaan suap perizinan Hak Guna Bangunan (HGB) yang menyeret nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pak Presiden selalu mengatakan, kalau ada persoalan hukum, serahkan kepada aparat penegak hukum. Beliau tidak akan ikut campur," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Pernyataan itu muncul dua hari setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (14/9/2026) yang menyita uang tunai lebih dari Rp106,3 miliar dari sebuah kediaman di Cibubur, Jakarta Timur.

Uang tersebut ditemukan dalam puluhan koper dan kardus. KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, termasuk Arif Sugiyanto alias Gus Arif, mantan Bupati Kebumen yang disebut-sebut sebagai orang kepercayaan Nusron dan operator utama di lapangan. Dalam menjalankan aksinya, Gus Arif diduga dibantu Fahd A Rafiq, politikus Partai Golkar yang berperan sebagai pengepul dana.

Bambang menolak berspekulasi mengenai keterlibatan Nusron. Menurutnya, publik sebaiknya menunggu hasil penyidikan resmi. "Itu kan masih dugaan. Tunggu saja dari KPK," tegasnya. Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mendahului proses hukum, termasuk menarik kesimpulan sebelum penyidik menetapkan tersangka.

"Kita serahkan sepenuhnya ke KPK. Nanti dari penyidikan kita akan tahu siapa yang ditetapkan tersangka," kata Bambang.

Kasus ini menyita perhatian karena menyentuh langsung sektor properti dan perizinan. PT Summarecon Agung Tbk, emiten properti yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, disebut dalam dugaan suap pengurusan HGB. Bagi investor, ketidakpastian hukum di ranah tata ruang dan pertanahan bisa memengaruhi iklim investasi properti, terutama yang bergantung pada kepastian perizinan.

Pengamat kebijakan publik menilai, kredibilitas pemerintah dalam pemberantasan korupsi sedang diuji. Jika kasus ini berlanjut ke meja hijau dengan bukti kuat, pasar akan membaca sebagai sinyal positif bahwa penegakan hukum tidak pandang bulu. Sebaliknya, jika penyidikan mandek, kepercayaan pelaku usaha terhadap kepastian regulasi bisa tergerus.

Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN memiliki peran strategis dalam mengurus sertifikasi tanah dan HGB, yang menjadi fondasi bagi proyek-proyek properti. Gangguan pada institusi ini berpotensi memperlambat proses perizinan, yang pada akhirnya berdampak pada biaya dan jadwal pengembangan kawasan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Nusron Wahid maupun PT Summarecon Agung Tbk. KPK dijadwalkan mengumumkan perkembangan penyidikan dalam waktu dekat. Publik dan pelaku pasar menanti apakah kasus ini akan mengungkap jaringan yang lebih luas atau berhenti pada empat tersangka awal.

Pertanyaan besarnya: akankah penyidikan KPK menyentuh aktor di level kebijakan, atau hanya berhenti pada operator lapangan? Jawaban itu tidak hanya menentukan arah kasus, tetapi juga persepsi terhadap komitmen antikorupsi di pemerintahan saat ini.