Program Makan Bergizi Gratis Depok Dihentikan Sementara, Ratusan Pekerja Dapur Dirumahkan

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Depok selama libur sekolah, sebuah keputusan yang tidak hanya memangkas jatah makan siswa tetapi juga merumahkan ratusan pekerja dapur penyedia makanan.

Kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran BGN Nomor 12 Tahun 2026 ini mulai berlaku pada 22 Juni hingga 12 Juli, mengikuti kalender pendidikan Provinsi Jawa Barat. Koordinator Wilayah BGN Depok, Rakha Pratama, menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya wajib mematuhi arahan tersebut. "Pedomani dan laksanakan SE yang dikeluarkan BGN terkait penyesuaian operasional selama libur sekolah," ujarnya di Depok, Minggu (21/6).

Yang menarik, penghentian ini tidak hanya menyasar anak sekolah. Rakha mengungkapkan bahwa ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang selama ini menjadi penerima manfaat MBG juga ikut kehilangan akses selama periode tersebut. Langkah ini diambil demi optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi anggaran, serta standarisasi pelaksanaan program secara nasional. BGN berjanji akan memantau ketat pelaksanaan kebijakan ini melalui koordinasi dengan pengelola SPPG di tingkat kecamatan.

Ketua Yayasan Sinergi Helmi Rahayu, Ade Helmi, yang mengelola tujuh dapur SPPG di Depok, menyatakan kepatuhannya terhadap instruksi pusat. "Iya, kami ikut arahan BGN, sementara dapur akan diliburkan selama periode libur sekolah," katanya. Helmi menambahkan bahwa para pekerja dapur ikut dirumahkan dan baru akan kembali dipekerjakan saat program MBG aktif kembali pada 13 Juli. Keputusan ini tentu berdampak pada pendapatan harian para pekerja yang sebagian besar adalah tenaga kontrak.

Bagi Indonesia, program MBG merupakan salah satu inisiatif strategis untuk menekan angka stunting dan malnutrisi. Penghentian sementara ini, meskipun beralasan efisiensi, menimbulkan pertanyaan tentang kesinambungan program di masa libur panjang. Apakah kebijakan serupa akan diterapkan di kota-kota lain? Bagaimana nasib penerima manfaat yang sangat bergantung pada makanan bergizi gratis setiap hari? BGN perlu memastikan bahwa optimalisasi anggaran tidak mengorbankan kebutuhan dasar kelompok rentan, terutama ibu hamil dan balita yang membutuhkan asupan gizi konsisten.

Ke depan, publik menunggu apakah BGN akan menyediakan skema alternatif, seperti pemberian paket makanan kering atau bantuan pangan non-tunai, selama masa libur. Tanpa itu, program MBG berisiko kehilangan efektivitasnya dalam jangka panjang, dan pekerja dapur harus menanggung beban ketidakpastian pendapatan.