Waspada, Link Pendaftaran BLT via Ponsel Itu Hoaks: Kemensos Tak Pernah Membuatnya
Baca dalam 60 detik
- Beredar poster digital di Facebook yang mengklaim BLT bisa dicairkan melalui link pendaftaran via handphone, namun setelah ditelusuri, tautan tersebut mengarah ke formulir yang meminta data pribadi dan nomor Telegram.
- Kementerian Sosial menegaskan tidak pernah menerbitkan situs atau tautan untuk pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial; semua proses hanya melalui aplikasi resmi Cek Bansos dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi bantuan sosial melalui kanal resmi Kemensos dan tidak mudah tergiur dengan iming-iming pencairan instan demi menghindari penipuan.
Klaim bahwa pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bisa diakses melalui link pendaftaran via telepon genggam kembali beredar di media sosial. Padahal, Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan tidak pernah menyediakan kanal semacam itu, dan tautan yang disebar justru mengarah pada modus penipuan yang mengincar data pribadi korban.
Sebuah poster digital yang viral di Facebook sejak 16 Juni 2026 mengajak masyarakat untuk segera mengecek dan mencairkan BLT dengan mengklik menu daftar yang tersedia. Tautan tersebut membawa pengguna ke halaman situs yang meminta identitas seperti nama lengkap dan nomor Telegram. Modus ini mengandalkan rasa urgensi dan iming-iming bantuan tunai yang seolah sudah cair.
Penelusuran redaksi mengonfirmasi bahwa tautan tersebut tidak mengarah ke sistem resmi Kemensos. Sebaliknya, informasi yang benar adalah bahwa pendaftaran dan pencairan bansos hanya dapat dilakukan melalui aplikasi resmi Cek Bansos yang dikembangkan oleh Kemensos, bukan melalui link sembarangan. Aplikasi itu pun hanya digunakan untuk mengecek status penerima dan mengajukan sanggahan, bukan untuk mencairkan dana secara langsung.
Dalam pengumuman resmi di situs Kemensos.go.id, kementerian tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa akhir-akhir ini marak beredar pesan berantai berisi tautan yang mengarah pada berita bohong terkait pencairan dan pendaftaran bantuan sosial. "Kementerian Sosial tidak pernah membuat situs ataupun tautan terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial," demikian bunyi pernyataan resmi yang dikutip dari laman Kemensos.
Bagi masyarakat Indonesia, modus penipuan semacam ini bukanlah hal baru. Setiap kali ada program bantuan sosial dari pemerintah, oknum tidak bertanggung jawab selalu mencoba memanfaatkan momen dengan menyebarkan link palsu. Kerugian tidak hanya bersifat finansial—jika korban memberikan data pribadi, data tersebut bisa disalahgunakan untuk kejahatan siber lainnya, seperti pembobolan akun perbankan atau pencurian identitas.
Para ahli keamanan siber mengingatkan bahwa tautan yang meminta nomor Telegram patut dicurigai, karena platform tersebut kerap digunakan untuk menyebarkan tautan berbahaya lebih lanjut. "Jika sebuah link meminta Anda mengisi data pribadi di luar aplikasi resmi pemerintah, hampir bisa dipastikan itu adalah penipuan," ujar seorang analis keamanan digital yang enggan disebut namanya.
Ke depan, masyarakat diharapkan lebih kritis dan tidak mudah tergiur dengan iming-iming pencairan bansos instan. Satu-satunya cara untuk memastikan status penerima bantuan adalah dengan mengakses aplikasi Cek Bansos atau bertanya langsung ke pemerintah daerah. Pertanyaan yang tersisa: akankah Kemensos dan aparat penegak hukum bergerak lebih cepat untuk memburu pelaku penyebar hoaks ini sebelum semakin banyak korban berjatuhan?
