LRT Kelapa Gading–Manggarai Resmi Beroperasi: Tarif Rp8 Selama 8 Hari, 15 Kelompok Digratiskan
Baca dalam 60 detik
- LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai mulai melayani penumpang dengan tarif perdana Rp8 selama delapan hari sejak diresmikan.
- Pemprov DKI menggratiskan transportasi publik bagi 15 golongan, termasuk lansia, disabilitas, veteran, pendidik, TNI/Polri, dan warga Kepulauan Seribu.
- Proyek senilai Rp12,1 triliun yang digarap Jakpro ini menargetkan 80 ribu penumpang harian, menjadi ujian bagi integrasi transportasi ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mengoperasikan LRT Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai, Rabu (16/9/2026). Selama delapan hari ke depan, masyarakat dapat menjajal layanan ini dengan tarif simbolis Rp8 sekali perjalanan—sebuah kebijakan yang jarang ditemui pada moda transportasi publik modern.
Kebijakan tarif perdana itu bukan sekadar promosi. Pramono menyatakan Pemprov DKI telah menggratiskan akses transportasi publik bagi 15 golongan masyarakat. Kelompok yang dimaksud meliputi lanjut usia, penyandang disabilitas, veteran, pendidik, tenaga pendidik anak usia dini, anggota TNI, Polri, hingga penduduk Kepulauan Seribu. Artinya, beban subsidi tidak hanya ditanggung APBD, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan mobilitas.
Proyek ini sepenuhnya dibangun PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai badan usaha milik daerah dengan pendanaan dari APBD Jakarta. Langkah tersebut menegaskan posisi pemerintah provinsi sebagai aktor utama penyedia infrastruktur, berbeda dari pola pembiayaan pusat melalui Kementerian Perhubungan. Konsekuensinya, risiko fiskal dan operasional melekat pada kas daerah.
Bagi pembaca di Indonesia, kehadiran LRT ini bukan hanya soal menambah moda. Rute Kelapa Gading–Manggarai menyambung kawasan padat hunian dan komersial di Jakarta Utara dengan simpul transportasi Manggarai yang melayani KRL Commuter Line. Integrasi antarmoda berpotensi memangkas waktu tempuh, tetapi juga menguji kesiapan sistem tiket, jadwal, dan kapasitas angkut. Dengan kapasitas 270 penumpang per perjalanan, target 80 ribu penumpang harian menuntut frekuensi perjalanan yang tinggi—sekitar 296 trip per hari jika dihitung linear. Angka itu menjadi indikator awal apakah LRT mampu menyerap lonjakan permintaan.
Dari sisi investasi, biaya Rp12,1 triliun untuk 12,2 kilometer setara dengan sekitar Rp992 miliar per kilometer. Angka ini relatif kompetitif dibandingkan proyek kereta layang lain di Jabodetabek, namun tetap menuntut disiplin pengembalian modal. Pemerintah provinsi perlu memastikan pendapatan tiket, iklan, dan pengembangan properti transit-oriented development (TOD) mampu menutup biaya operasional jangka panjang. Tanpa itu, subsidi tarif Rp8 dan gratis untuk 15 golongan berisiko membebani APBD secara berkelanjutan.
"LRT Jakarta sepenuhnya dibangun Jakpro sebagai BUMD dan menggunakan anggaran dari APBD Jakarta," ujar Pramono, menggarisbawahi kemandirian pembiayaan proyek.
Konteks Indonesia lebih luas: kebijakan ini menjadi preseden bagi daerah lain yang ingin mengembangkan transportasi massal tanpa menunggu pendanaan pusat. Namun, tantangan fiskal daerah berbeda-beda. Bagi investor dan profesional, sinyal yang perlu dicermati adalah arah kebijakan transportasi DKI yang cenderung ekspansif di tengah tekanan anggaran. Jika LRT ini sukses menarik penumpang, model pembiayaan Jakpro bisa direplikasi—atau justru menjadi beban baru.
Ke depan, pertanyaan krusialnya bukan hanya apakah tarif Rp8 mampu mendongkrak jumlah penumpang, tetapi apakah integrasi tarif dengan KRL, TransJakarta, dan MRT akan terwujud. Tanpa integrasi, LRT Kelapa Gading–Manggarai hanya akan menjadi jalur terpisah yang mahal. Sebaliknya, jika terhubung dalam satu sistem, ia bisa mengubah peta mobilitas ibu kota secara permanen.
