Qodari Sindir Pembubaran Diskusi UGM: Tak Setuju? Bikin Forum Tandingan
Baca dalam 60 detik
- Kepala Bakom Qodari mengkritik aksi pembubaran diskusi tiga pejabat di UGM, menilai tindakan itu tidak demokratis.
- Ia menantang pihak yang tidak setuju untuk membuat forum sendiri sebagai bentuk demokrasi yang sehat.
- Qodari memuji kehadiran menteri yang tetap datang dan mengajak dialog, termasuk meninjau langsung proyek food estate.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari melontarkan kritik tajam terhadap aksi pembubaran diskusi yang melibatkan tiga pejabat negara di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6) malam. Dalam pernyataannya, Qodari menegaskan bahwa mereka yang menolak acara tersebut seharusnya membuat forum tandingan, bukan membubarkan forum orang lain.
Diskusi yang digelar di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM itu menghadirkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Acara tersebut dihadiri oleh mahasiswa dan akademisi, namun diwarnai aksi protes yang berujung pada pembubaran.
Menurut Qodari, acara tersebut telah mengantongi izin dan memenuhi prosedur yang berlaku. Ia menilai aksi pembubaran justru menunjukkan ketidakdewasaan dalam berdemokrasi. “Kalau Anda tidak setuju formatnya, tidak setuju isinya, ya bikin forum sendiri. Itulah demokrasi,” ujarnya dalam wawancara di CNN Indonesia, Selasa (16/6).
Qodari juga memuji keberanian para pejabat yang tetap hadir meskipun ada ancaman pembubaran. Ia menyebut kehadiran mereka sebagai bukti keterbukaan pemerintah. Bahkan, Nusron Wahid disebut mengajak mahasiswa yang kritis untuk meninjau langsung proyek food estate yang menjadi salah satu topik diskusi. “Menurut saya luar biasa. Tidak menghindar, tidak melarang. Kurang demokratis apa lagi?” kata Qodari.
Insiden ini memicu perdebatan tentang batas-batas kebebasan berpendapat di lingkungan kampus. Sebagian pihak menilai aksi protes adalah bagian dari demokrasi, namun Qodari menegaskan bahwa demokrasi juga berarti menghormati hak orang lain untuk menyelenggarakan acara. “Kalau tidak setuju dengan survei Qodari, ya bikin survei sendiri. Itu namanya demokratis,” ujarnya.
Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah apakah kampus akan tetap menjadi ruang dialog yang terbuka bagi semua pihak, atau justru semakin terpolarisasi oleh perbedaan pandangan. Pemerintah sendiri, melalui Bakom, mengisyaratkan akan terus mendorong forum-forum diskusi sebagai bagian dari komunikasi publik.
