Kemenangan Andy Burnham: Saat Walikota Metro Inggris Bersiap ke Panggung Nasional

Kemenangan telak Andy Burnham dalam pemilu sela Makerfield tidak sekadar mengembalikan salah satu politisi paling dikenal Partai Buruh ke parlemen. Dengan perolehan suara 55%—melebihi gabungan partai Restore UK dan Reform Britain—hasil ini menjadi ujian nyata bagi sistem desentralisasi Inggris: apakah jabatan walikota metro kini mampu melahirkan calon pemimpin nasional?

Burnham memulai karier parlemen sebagai anggota Dewan Rakyat untuk Leigh pada 2001. Ia naik cepat menjadi menteri di bawah Gordon Brown dan bersaing dalam kontestasi kepemimpinan partai pada 2010 dan 2015. Namun, ketika ambisinya terhenti, ia mengambil langkah tak lazim: meninggalkan Westminster pada 2017 untuk menjadi walikota Greater Manchester—sebuah posisi yang awalnya dianggap sebagai pengunduran diri dari politik nasional.

Keputusan itu justru menjadi titik balik. Sebagai walikota, Burnham memperoleh kewenangan eksekutif langsung atas transportasi, perumahan, dan perencanaan strategis di kawasan metropolitan. Saat pandemi Covid-19, konfrontasinya dengan pemerintah Boris Johnson soal pembatasan dan bantuan keuangan mengangkatnya menjadi figur nasional. Bagi pendukung, ia adalah pembela otonomi daerah; bagi kritikus, ia adalah operator politik ulung yang memanfaatkan jabatan daerah untuk menekan pusat.

Fenomena Burnham memicu pertanyaan mendasar: apakah Inggris tengah meniru model negara lain di mana jabatan walikota menjadi jalur alternatif menuju kepemimpinan nasional? Di Prancis, misalnya, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, dan François Hollande semuanya memadukan pengalaman lokal dengan ambisi nasional. Joko Widodo di Indonesia juga membuktikan bahwa memerintah Jakarta bisa menjadi batu loncatan ke kursi presiden. Namun, tidak semua berhasil: Rudy Giuliani dan Michael Bloomberg gagal mentransfer popularitas New York ke panggung nasional.

Sistem walikota metro Inggris masih relatif muda. Sebagian besar baru menjabat kurang dari sepuluh tahun, sehingga konsekuensi politik desentralisasi masih terus berlangsung. Burnham, dengan latar belakang parlemen dan eksekutif lokal yang panjang, menjadi figur unik. Ia tidak membangun kembali reputasinya melalui intrik partai, melainkan melalui pemerintahan langsung atas Greater Manchester. Dalam hal ini, kariernya mencerminkan perubahan lanskap politik Inggris: kekuasaan tidak lagi semata-mata terpusat di Westminster.

Bagi Indonesia, perkembangan ini relevan mengingat wacana desentralisasi dan otonomi daerah yang terus bergulir. Keberhasilan Burnham menunjukkan bahwa pemimpin daerah dapat memanfaatkan kewenangan eksekutif untuk membangun basis politik yang kuat, bahkan melampaui popularitas menteri pusat. Namun, tantangannya tetap besar: tidak semua walikota mampu mengelola negosiasi kompleks antara berbagai pemangku kepentingan seperti yang dilakukan Burnham.

Pertanyaan yang tersisa bukan hanya apakah Burnham bisa memimpin Partai Buruh, tetapi apakah eksperimen desentralisasi Inggris telah mencapai titik di mana memerintah kawasan perkotaan dianggap sebagai persiapan yang sah untuk memerintah negara. Jika jawabannya ya, maka peta jalan menuju kekuasaan di Inggris—dan mungkin di negara lain—telah berubah secara fundamental.