Gibran Buka Pintu Istana untuk Mahasiswa, Ultimatum 5x24 Jam Disodorkan
Baca dalam 60 detik
- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima 15 mahasiswa di Istana Wapres di tengah aksi unjuk rasa, menawarkan dialog langsung sebagai respons atas tuntutan mereka.
- Mahasiswa menolak jamuan makan bersama dan mendesak penandatanganan memorandum, namun Wapres hanya menerima aspirasi tanpa tanda tangan, berjanji meneruskannya ke Presiden Prabowo.
- Kelompok mahasiswa memberikan tenggat 5x24 jam bagi pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan, dengan ancaman aksi lanjutan yang lebih masif jika tidak ada respons.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8260117/original/084364700_1781572418-bbc928c6-f773-4b23-9877-dd93fcd03371.jpg)
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memutuskan menemui langsung perwakilan mahasiswa di tengah gelombang demonstrasi yang memadati kawasan Monas, Senin (15/6/2026). Langkah tak lazim ini menjadi sorotan karena membuka ruang dialog di saat aparat keamanan masih berjaga di barikade. Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 17.20 WIB itu diakhiri dengan ultimatum: pemerintah diberi waktu 5x24 jam untuk merespons tuntutan mahasiswa.
Muhammad Abdi Maludin, Ketua BEM FH Universitas Bung Karno sekaligus koordinator aksi, menuturkan bahwa awal mula pertemuan itu justru bermula dari kebuntuan negosiasi dengan polisi. Massa mahasiswa yang hendak menerobos pagar besi di dekat Patung Kuda terus dihalau. Namun, di tengah ketegangan, pihak Istana Wakil Presiden tiba-tiba menyatakan kesediaan menerima delegasi. "Lalu direspon sama pihak Wapres," kata Abdi saat dihubungi, Selasa (16/6/2026).
Sebanyak 15 mahasiswa dari berbagai universitas akhirnya diperiksa ketat oleh Paspampres sebelum melangkah masuk ke Istana Wapres. Gibran yang mengenakan batik cokelat dan biru menyambut mereka satu per satu. Dalam suasana santai namun serius, ia duduk melingkar bersama mahasiswa, membawa buku kecil untuk mencatat setiap kritik dan masukan. "Wapres juga mencatat kritikan-kritikan apa yang harus dievaluasi untuk membangun Indonesia agar lebih baik," ujar Abdi.
Gibran mengakui masih banyak kekurangan dalam pemerintahan saat ini. "Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang harus kita perbaiki bersama," tuturnya dalam siaran pers. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik konstruktif dan mengapresiasi peran mahasiswa sebagai pengawas kebijakan.
Namun, momen keakraban itu tidak sepenuhnya mulus. Ketika mahasiswa meminta Gibran menandatangani memorandum kesepakatan sebagai bukti penerimaan aspirasi, permintaan itu ditolak. Pihak istana beralasan bahwa aspirasi sudah tersampaikan secara lisan dan akan diteruskan kepada Presiden Prabowo. Abdi menjelaskan, "Harapan kami kenapa ada memorandum dan tanda tangan Wapres sebagai bentuk bahwa aspirasi kami sudah diterima." Penolakan ini menjadi catatan penting bagi mahasiswa yang menginginkan jaminan tertulis.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Gibran menjamu mahasiswa dengan teh dan menawarkan makan bersama. Namun, para mahasiswa menolak ajakan tersebut. "Kalau makanan ditawarin. Kita sempat menolak juga penawaran yang mengarah begitu ke makan bersama," kata Abdi. Meski demikian, mereka tetap menerima teh sebagai bentuk penghormatan. Di akhir pertemuan, Gibran mengajak salat bersama, dan sebagian mahasiswa mengikutinya.
Bagi pengamat politik, pertemuan ini menjadi ujian bagi gaya kepemimpinan Gibran yang baru menjabat. Membuka pintu istana di tengah demonstrasi bisa dibaca sebagai upaya meredam eskalasi, namun ultimatum yang diberikan mahasiswa menunjukkan bahwa dialog saja belum cukup. "Pemerintah harus membuktikan bahwa aspirasi ini benar-benar ditindaklanjuti, bukan sekadar seremonial," ujar seorang analis kebijakan publik yang enggan disebut namanya.
Abdi menegaskan, jika dalam 5x24 jam tidak ada respons nyata, mahasiswa akan kembali turun ke jalan. "Kami akan melakukan konsolidasi jilid kedua dan menggelar aksi secara masif," ancamnya. Pertanyaan besarnya kini: akankah pemerintah merespons tepat waktu, atau justru memicu gelombang demonstrasi yang lebih besar?



