Menu Makan Gratis Dipertanyakan: Ibu Bayi Lebih Pilih Berhenti Terima Bantuan

Kualitas menu program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto menuai protes dari penerima manfaat. Sejumlah ibu di Jawa Timur dan Jawa Tengah menyatakan siap melepas bantuan tersebut jika mutu makanan tidak kunjung membaik, bahkan mendukung penghentian sementara program demi evaluasi menyeluruh.

Nesti Nagari, warga Kediri, Jawa Timur, mengaku terkejut saat menerima paket makanan untuk bayinya yang berusia delapan bulan berupa pasta putih menggumpal yang nyaris tidak bisa dikenali. Unggahannya di media sosial Threads pada Rabu (18/6) mendapat lebih dari 11.000 tanda suka. “Ibu mana yang mau memberi anaknya makanan seperti ini?” tulisnya. Nesti memilih memberikan makanan itu kepada ayamnya dan menolak bantuan selanjutnya. “Saya sebenarnya tidak ingin menerimanya karena saya masih bisa menyiapkan makanan bergizi sendiri untuk anak saya,” ujarnya kepada The Jakarta Post. Ia mendukung penghentian sementara program untuk evaluasi, atau bahkan penghentian total, agar anggaran bisa dialihkan ke pendidikan dan kesehatan.

Keluhan serupa disampaikan Diah Farika, ibu menyusui di Semarang, Jawa Tengah. Sejak terdaftar pada Mei, ia berkali-kali mengeluhkan menu yang diterima, termasuk jeruk mentah dan porsi yang terlalu kecil. Namun, keluhannya direspons dingin oleh unit pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) setempat. “Jika makanannya bergizi seimbang, saya akan menerimanya. Tapi lama-kelamaan menu menjadi semakin tidak sesuai,” katanya. Diah mendukung penghentian sementara program agar Badan Gizi Nasional (BGN) bisa menginspeksi seluruh dapur.

Tekanan terhadap program MBG tidak hanya datang dari penerima. Pada Kamis (19/6), puluhan perempuan dan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) menggelar aksi di Jakarta Pusat, mendesak pemerintah menghentikan dan meninjau ulang program tersebut. Sementara itu, para pengelola SPPG dan pemangku kepentingan lain khawatir akan kelanjutan program setelah skandal korupsi yang melibatkan mantan pimpinan BGN. Kepemimpinan baru BGN menghentikan perluasan jaringan SPPG yang saat ini berjumlah sekitar 27.000 dapur. Pekan lalu, sekelompok investor dilaporkan mendatangi kantor BGN untuk meminta kepastian atas investasi mereka yang mencapai ratusan miliar rupiah.

Platform pengawas independen MBG Watch menilai masalah yang menumpuk semakin menggerus kepercayaan publik. “Persoalan ini membuat orang tua dan masyarakat bertanya: untuk apa anggaran miliaran dolar ini dan siapa yang diuntungkan?” ujar Isnawati Hidayah, peneliti kebijakan dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang turut mendirikan MBG Watch. Ia menekankan bahwa perspektif penerima manfaat harus menjadi pusat evaluasi karena merekalah yang paling merasakan dampak ketika masalah muncul.

Menanggapi kritik, BGN mulai mempersempit sasaran penerima dengan mengeluarkan mereka yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri. “Kami memfokuskan ulang penerima manfaat agar program dapat diberikan secara efektif kepada warga negara Indonesia yang benar-benar membutuhkan intervensi pemerintah,” kata Wakil Kepala BGN sekaligus juru bicara Agustina Arumsari dalam jumpa pers, Kamis (19/6). BGN juga menerapkan langkah penghematan, termasuk menghentikan insentif harian untuk dapur selama periode non-operasional dan meninjau ulang dapur yang dinilai kurang berkinerja.

Ke depan, pertanyaan besar masih menggantung: akankah program unggulan ini mampu bertahan di tengah sorotan publik dan gejolak internal? Atau justru langkah penyaringan dan penghematan akan menjadi awal dari perombakan total yang lebih fundamental?