Kejagung Periksa Sony Sonjaya Kamis Ini: Jalan Terbuka untuk Justice Collaborator

Kejaksaan Agung (Kejagung) dijadwalkan memeriksa mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, pada Kamis (18/6/2026), sebagai bagian dari proses evaluasi permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini menjadi titik krusial dalam upaya membongkar jaringan korupsi yang membelit program unggulan pemerintah tersebut.

Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, membenarkan adanya jadwal pemeriksaan tersebut. "Kamis ada jadwal pemeriksaan," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (16/6/2026). Namun, ia belum mendapat kepastian lokasi pemeriksaan—apakah di ruang penyidik atau di rumah tahanan. Ketidakjelasan ini mencerminkan masih adanya kerahasiaan prosedural yang menyelimuti perkara yang telah menyeret puluhan nama tersebut.

Permohonan JC diajukan Sony pada Senin (8/6/2026) melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejagung. Dalam surat yang telah ditandatangani dari dalam tahanan, Sony menyatakan kesediaan bekerja sama secara penuh dengan penyidik. Krisna menegaskan bahwa langkah ini bukan upaya menghindari proses hukum, melainkan komitmen untuk mengungkap "peran-peran besar" yang diduga berada di balik skandal pengadaan program MBG. "Kita ingin mengungkap kooperatif, mengungkap peran-peran besar, siapa saja yang terlibat di dalam program unggulan presiden ini," kata Krisna.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya masih mempelajari permohonan tersebut. "Untuk nama-nama tadi, masih kami pelajari. Dalam waktu dekat kami akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka SS untuk mengonfirmasi dari pengajuan JC yang disampaikan pada kita," ujarnya, Jumat (12/6/2026). Pemeriksaan Kamis ini menjadi tindak lanjut dari pernyataan tersebut, sekaligus menjadi momentum bagi penyidik untuk mencocokkan keterangan Sony dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan.

Salah satu aspek yang paling dinantikan adalah pengembangan perkara ke 26 nama yang telah disebutkan oleh Sony. Krisna mengindikasikan bahwa pemeriksaan nanti akan mendalami keterlibatan mereka. Namun, ia belum bisa memastikan sejauh mana penyidik akan menindaklanjuti informasi tersebut. "Sepertinya iya, tapi tidak dijelaskan," katanya singkat. Sikap hati-hati ini wajar mengingat proses JC masih dalam tahap awal dan belum ada keputusan resmi dari Kejagung.

Bagi publik Indonesia, kasus ini memiliki implikasi luas. Program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu proyek prioritas pemerintah yang menyasar perbaikan gizi anak sekolah. Jika korupsi terbukti merajalela, tidak hanya kerugian negara yang mengemuka, tetapi juga kegagalan program dalam mencapai tujuannya. Keberhasilan Sony sebagai JC bisa menjadi preseden penting dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama untuk kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan proyek strategis nasional.

Kejagung sendiri belum memberikan batas waktu pasti kapan keputusan atas status JC Sony akan diumumkan. Syarief hanya menyatakan akan melakukannya "secepatnya". Sementara itu, Krisna berharap permohonan kliennya dikabulkan agar proses pengungkapan pihak-pihak yang memiliki peran lebih besar dapat berjalan optimal. Pertanyaan yang kini mengemuka: mampukah Kejagung memanfaatkan momentum ini untuk menyeret aktor-aktor kunci di balik skandal MBG, atau justru akan kembali mandek di tengah jalan?