Indonesia Hidupkan Lagi Program Kompor Listrik demi Tekan Impor Elpiji
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah mengajukan anggaran baru untuk program konversi kompor listrik guna mengurangi ketergantungan pada elpiji impor yang mencapai 80 persen.
- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan diversifikasi energi tidak hanya terbatas pada elpiji, melainkan juga mencakup kompor listrik dan gas alam terkompresi.
- Langkah ini merupakan bagian dari strategi transisi energi nasional yang bertujuan memperkuat ketahanan energi dan mengurangi beban subsidi.
Pemerintah Indonesia kembali mengusulkan program konversi kompor listrik sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan pada impor liquefied petroleum gas (LPG) yang mencapai 80 persen dari total konsumsi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan proposal anggaran untuk menghidupkan kembali program tersebut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Senin (15/6). Menurutnya, inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas bauran energi dan tidak hanya berfokus pada elpiji.
“Transisi energi yang sedang didorong tidak hanya soal elpiji, tetapi juga kompor listrik, compressed natural gas (CNG), dan alternatif lainnya,” ujar Bahlil di hadapan anggota dewan.
Program kompor listrik sebenarnya sudah pernah digulirkan sebelumnya, namun sempat terhenti karena berbagai kendala teknis dan anggaran. Kini, dengan tekanan impor LPG yang terus membengkak, pemerintah berniat mengaktifkan kembali skema tersebut. Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa Indonesia mengimpor sekitar 80 persen kebutuhan LPG, menjadikan program ini krusial untuk mengurangi beban devisa dan subsidi energi.
Langkah ini juga sejalan dengan tren global transisi energi bersih. Namun, tantangan terbesar adalah kesiapan infrastruktur kelistrikan dan daya beli masyarakat. Pemerintah perlu memastikan pasokan listrik yang stabil dan harga kompor listrik yang terjangkau agar program berjalan efektif. Pengamat energi dari Universitas Indonesia, Iwa Garniwa, menilai keberhasilan program sangat tergantung pada sosialisasi dan insentif yang memadai. “Tanpa subsidi yang tepat, masyarakat akan enggan beralih dari kompor gas yang sudah mapan,” katanya.
Bagi Indonesia, program ini bukan sekadar soal penghematan, melainkan juga ketahanan energi jangka panjang. Dengan cadangan gas alam yang melimpah, pemerintah juga tengah mengkaji penggunaan CNG sebagai alternatif. Pertanyaannya, mampukah eksekusi di lapangan menyamai ambisi kebijakan? Waktu akan menguji konsistensi pemerintah dalam merealisasikan rencana ini di tengah keterbatasan anggaran dan resistensi perubahan kebiasaan konsumen.
