178 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Juli 2026, Tampung 48.972 Siswa dari Kelompok Rentan

Sebanyak 178 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi penuh pada tahun ajaran baru 2026/2027 yang dimulai Juli mendatang, menampung 48.972 siswa dari keluarga prasejahtera. Angka ini melampaui target awal 32.640 siswa, menandai perluasan akses pendidikan bagi kelompok paling rentan di Indonesia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa dari total 178 sekolah, 93 di antaranya merupakan bangunan permanen yang pembangunannya telah mencapai 78,75 persen. Sisanya terdiri dari 77 sekolah rintisan yang sudah berjalan sejak 2025 dan 8 sekolah rintisan baru tahun ini. Sebanyak 69 lokasi sekolah permanen telah rampung, sementara 24 lainnya sudah dapat difungsikan meski belum sepenuhnya selesai.

Menurut Gus Ipul, sapaan akrab menteri, capaian ini tidak hanya diukur dari aspek akademik. Ia menekankan perubahan perilaku siswa—lebih sehat, disiplin, percaya diri, dan memiliki harapan masa depan—sebagai indikator keberhasilan. Namun, transisi menuju operasional penuh menghadapi tantangan, terutama terkait kesiapan tenaga kependidikan di lokasi baru.

"Bisa jadi di tempat yang baru kita masih kekurangan tenaga kependidikan. Maka kita butuh bantuan dari daerah, guru-guru sementara untuk tahap awal," ujar Gus Ipul dalam siaran pers, Jumat (19/6/2026). Pemerintah telah menetapkan tujuh langkah percepatan yang harus dijalankan hingga 14 Juli, meliputi penetapan siswa, sosialisasi masyarakat, mobilisasi guru dan siswa, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Bagi Indonesia, program Sekolah Rakyat menjadi instrumen strategis dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Dengan menyasar anak-anak dari keluarga penerima bantuan sosial, pemerintah berupaya memastikan akses pendidikan setara sekaligus menyediakan jaring pengaman berupa layanan kesehatan, dukungan psikologis, pendamping sosial, dan keamanan lingkungan sekolah. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kecepatan respons daerah dalam merealisasikan tujuh langkah percepatan tersebut.

Pertanyaan kritis yang mengemuka: mampukah pemerintah daerah bergerak cepat mengatasi keterbatasan guru dan infrastruktur pendukung dalam waktu kurang dari sebulan? Jika tidak, risiko keterlambatan operasional dan menurunnya kualitas layanan bisa mengancam optimisme yang telah dibangun.