Perdana di G7, PM Jepang Usul Cadangan Bersama Mineral Kritis
Baca dalam 60 detik
- PM Jepang Sanae Takaichi mengusulkan inisiatif cadangan bersama mineral kritis dalam debutnya di KTT G7 di Prancis.
- Usulan ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada rantai pasok yang dikuasai China, dengan implikasi langsung bagi industri baterai dan kendaraan listrik global.
- Indonesia, sebagai produsen nikel terbesar, berpotensi menjadi mitra strategis dalam skema cadangan bersama tersebut.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memanfaatkan debutnya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Seven (G7) di Evian-les-Bains, Prancis, untuk mengusulkan kerja sama cadangan bersama mineral kritis. Inisiatif ini disampaikan dalam jamuan kerja para pemimpin G7, Senin (16/6/2026), sebagai respons terhadap kerentanan rantai pasok global yang selama ini didominasi oleh China.
Menurut Kementerian Luar Negeri Jepang, Takaichi juga menyinggung isu keamanan kawasan Indo-Pasifik yang memburuk serta tantangan terkait China. Para pemimpin G7 sepakat untuk berkoordinasi secara ketat dalam menghadapi isu-isu tersebut. Namun, usulan cadangan mineral kritis menjadi sorotan utama karena menyentuh langsung persaingan teknologi dan energi bersih antarnegara maju.
Mineral kritis seperti litium, kobalt, dan nikel merupakan bahan baku vital untuk baterai kendaraan listrik, turbin angin, dan perangkat elektronik. Selama ini, China menguasai sebagian besar proses pemurnian dan pengolahan mineral tersebut, menimbulkan kekhawatiran akan ketergantungan berlebih di kalangan negara G7. Usulan Jepang untuk membentuk cadangan bersama dipandang sebagai langkah awal menuju diversifikasi pasokan dan pengamanan industri strategis.
Bagi Indonesia, usulan ini membuka peluang sekaligus tantangan. Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia berpotensi menjadi pemasok utama dalam skema cadangan bersama G7. Namun, kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintah Indonesia—melarang ekspor bijih nikel mentah dan mendorong pembangunan smelter dalam negeri—perlu diselaraskan dengan standar lingkungan dan tata kelola yang diinginkan negara-negara maju. Jika tidak, Indonesia bisa kehilangan momentum untuk masuk dalam rantai pasok mineral kritis global.
Dalam forum G7, Takaichi juga menyinggung isu Korea Utara, menyerukan denuklirisasi penuh dan penyelesaian segera kasus warga Jepang yang diculik oleh Pyongyang. Meski demikian, fokus utama tetap pada arsitektur keamanan ekonomi, di mana mineral kritis menjadi instrumen geopolitik baru. Langkah Jepang ini sejalan dengan upaya Amerika Serikat dan Uni Eropa yang sebelumnya telah meluncurkan inisiatif serupa, seperti Minerals Security Partnership (MSP).
Ke depan, implementasi cadangan bersama G7 masih memerlukan negosiasi teknis, termasuk mekanisme pembiayaan, lokasi penyimpanan, dan kriteria negara mitra. Pertanyaan besarnya: akankah Indonesia, yang selama ini vokal dalam kebijakan sumber daya alam, bersedia bergabung dalam kerangka yang digagas oleh negara-negara maju? Atau justru akan membangun aliansi sendiri dengan negara emerging market lainnya?
