China dan Korea Utara Serempak Kecam 'Neo-Militerisme' Jepang: Sinyal Baru Poros Beijing-Pyongyang?

China dan Korea Utara secara terkoordinasi melontarkan kritik tajam terhadap Jepang dengan menggunakan istilah yang sama—'neo-militerisme'—sejak awal tahun ini, menandai eskalasi tekanan diplomatik di kawasan Asia Timur. Langkah ini dinilai sebagai upaya Beijing membangun poros perlawanan terhadap kebijakan pertahanan Tokyo yang dianggap mengancam stabilitas regional.

Pada 11 Januari, harian Rodong Sinmun, media resmi Partai Buruh Korea, mengecam rencana Jepang merevisi tiga dokumen keamanan nasionalnya, termasuk strategi keamanan nasional, dengan menyebut Tokyo tengah menempuh jalur 'neo-militerisme'. Dua hari sebelumnya, harian People's Daily milik Partai Komunis China telah lebih dulu memuat tajuk rencana berjudul 'Neo-militerisme akan kembali menjerumuskan Jepang ke jurang kehancuran'. Tajuk rencana itu ditulis dengan nama pena 'Zhong Sheng', yang diyakini mencerminkan sikap resmi pimpinan partai.

Para pengamat hubungan internasional menilai sinkronisasi narasi ini bukan kebetulan. Presiden China Xi Jinping, saat berkunjung ke Pyongyang awal bulan ini, secara eksplisit menolak upaya 'kebangkitan militerisme' dalam pidato jamuan kenegaraan yang dihadiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Pernyataan itu diarahkan kepada Jepang, yang tengah gencar memperkuat anggaran pertahanan di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi.

Ketegangan diplomatik antara Beijing dan Tokyo memuncak setelah Takaichi, dalam pernyataannya di parlemen November lalu, mengatakan bahwa serangan China terhadap Taiwan—yang diklaim Beijing sebagai wilayahnya—dapat memicu respons Pasukan Bela Diri Jepang bersama Amerika Serikat. China mengecam keras pernyataan itu sebagai intervensi terhadap urusan dalam negerinya.

Beijing tidak hanya bergerak sendiri. Dalam sejumlah pertemuan tingkat tinggi, negara-negara seperti Rusia, Pakistan, Mongolia, dan Myanmar turut menyatakan penolakan terhadap 'militerisme'. Bahkan, dalam kunjungan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif ke Beijing akhir Mei, pernyataan bersama kedua pemimpin menolak 'setiap upaya kebangkitan fasisme atau militerisme'. Jepang kemudian mengirim utusan khusus ke Islamabad untuk menjelaskan posisi pertahanannya.

China juga merilis buku putih kebijakan diplomatik pekan lalu yang mengeklaim 'militerisme telah bangkit kembali' dan menjadi 'ancaman serius' bagi keamanan internasional—sebuah sindiran terhadap kebijakan pertahanan Jepang. Namun, Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi, dalam pidatonya di forum keamanan regional di Singapura akhir Mei, membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa reputasi Jepang sebagai negara cinta damai sejak Perang Dunia II tidak akan luntur oleh 'klaim palsu'. 'Ada negara yang memiliki persenjataan nuklir besar dan pembom strategis. Jepang tidak memiliki senjata semacam itu. Namun, Jepang dicap 'militerisme baru'. Bukankah itu aneh?' ujarnya, merujuk pada China.

Bagi Indonesia, dinamika ini patut dicermati. Sebagai negara yang menjalin hubungan dagang erat dengan Jepang dan China, ketegangan di kawasan berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan maritim. Indonesia selama ini konsisten mendorong dialog dan penyelesaian damai di Asia Timur. Namun, jika retorika 'neo-militerisme' terus menguat, risiko fragmentasi kawasan semakin nyata. Pertanyaannya, akankah Jepang tetap pada jalur penguatan pertahanan, atau justru melunak di bawah tekanan diplomatik yang semakin terkoordinasi?