Konflik Timur Tengah Pukul Ekonomi Global, Bank Dunia Pangkas Proyeksi 2026

Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk 2026 menjadi 2,5 persen, level terendah sejak pandemi COVID-19, seiring eskalasi konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi dan memperketat kondisi keuangan dunia. Dalam laporan Global Economic Prospects terbaru, lembaga multilateral itu menurunkan perkiraan dari 2,9 persen pada 2025 dan mencatat bahwa hampir dua pertiga negara mengalami revisi ke bawah dibandingkan penilaian Januari lalu.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa penutupan Selat Hormuz—jalur vital pengangkutan minyak—menjadi pemicu utama gangguan rantai pasok energi. Bank Dunia memproyeksikan harga minyak mentah Brent rata-rata 94 dolar AS per barel pada 2026, melonjak 36 persen dari level 2025, dengan asumsi gangguan terburuk mereda pada Juli. Dampaknya tidak berhenti di energi: harga pupuk diprediksi ikut meroket, menekan produksi pangan global dan memicu kenaikan harga pangan.

Kondisi ini mendorong inflasi global diperkirakan naik menjadi 4,0 persen pada 2025, dari 3,3 persen tahun sebelumnya. Bank Dunia memperingatkan bahwa jika gangguan pasokan energi semakin parah dan memicu tekanan finansial, pertumbuhan global bisa ambruk hingga 1,3 persen pada 2026, sementara inflasi melonjak ke 4,4 persen. Skenario tersebut, menurut laporan, akan menjadi pukulan berat bagi negara berkembang yang sudah bergulat dengan utang dan fiskal yang ketat.

Negara berkembang menjadi pihak yang paling rentan. Bank Dunia mencatat bahwa ekonomi berkembang, tidak termasuk China dan India, diperkirakan tidak akan mengalami kemajuan berarti dalam menutup kesenjangan pendapatan per kapita dengan negara maju hingga 2028. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang diproyeksikan turun ke level terendah pascapandemi, yakni 3,6 persen pada 2026, dari 4,4 persen tahun sebelumnya. Kawasan Teluk yang terlibat langsung konflik bahkan diperkirakan tumbuh mendekati nol pada 2026, sebelum pulih ke sekitar 5 persen pada 2027–2028 seiring normalisasi perdagangan dan belanja rekonstruksi.

Bagi Indonesia, laporan ini menjadi sinyal waspada. Meski tidak disebut secara spesifik, perlambatan global dan kenaikan harga energi berpotensi menekan neraca perdagangan, nilai tukar rupiah, dan inflasi domestik. Kenaikan harga pupuk juga mengancam sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Bank Indonesia dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak rambatan melalui kebijakan moneter yang hati-hati dan penguatan jaring pengaman sosial.

Presiden Bank Dunia, Ajay Banga, menekankan bahwa negara berkembang menghadapi ujian berat: melindungi rakyat dan menjaga stabilitas tanpa mengorbankan pertumbuhan jangka panjang. “Tugas kami membantu negara-negara menstabilkan kapal, menjaga reformasi tetap berjalan, dan muncul di sisi lain,” ujarnya. Untuk itu, Bank Dunia telah menyiapkan 50–60 miliar dolar AS melalui instrumen pembiayaan yang ada, termasuk 25 miliar dolar untuk jaring pengaman sosial, dukungan fiskal, dan bantuan likuiditas bagi usaha dan pertanian. Jika konflik berlarut, lembaga itu siap meningkatkan dukungan hingga 80–100 miliar dolar AS dalam 15 bulan.

Ayhan Kose, Wakil Kepala Ekonom Bank Dunia, melihat krisis ini sebagai momentum reformasi kebijakan. “Setiap krisis membawa peluang. Momen ini harus digunakan untuk memperkuat kerangka kebijakan, berinvestasi di infrastruktur, mempercepat reformasi yang mendukung bisnis, dan memobilisasi modal swasta untuk menciptakan lapangan kerja dalam skala besar,” katanya. Pertanyaannya, akankah negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, mampu memanfaatkan momentum ini di tengah tekanan yang semakin kompleks?