Prabowo Buka Pintu Kritik, Tegaskan Komitmen Demokrasi dan Target Ekonomi 8 Persen

Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyambut kritik terhadap pemerintahannya, seraya menegaskan bahwa Indonesia akan tetap berpegang pada prinsip demokrasi. Dalam wawancara dengan Majalah The Economist yang dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah RI, Jumat (12/6/2026), Prabowo menyatakan akan menelaah setiap masukan dengan saksama dan menimbangnya berdasarkan realitas yang dihadapi rakyat.

Prabowo menekankan bahwa dirinya dipilih oleh lebih dari 90 juta warga dalam pemilu yang bebas dan adil, sehingga legitimasi demokratis menjadi fondasi pemerintahannya. Meski demokrasi dianggap tidak sempurna, ia meyakini sistem ini tetap yang terbaik asalkan dijalankan dengan kesabaran dan kepercayaan rakyat. Namun, ia menambahkan bahwa penerapan demokrasi di Indonesia perlu disesuaikan dengan budaya lokal yang mengedepankan kerja sama dan kerendahan hati, bukan fragmentasi politik.

Prabowo mengakui bahwa ekonomi Indonesia selama bertahun-tahun tumbuh di kisaran 5 persen, namun angka tersebut belum memadai. Ia menargetkan pertumbuhan 8 persen per tahun sebagai syarat menuju negara maju. "Kita tidak akan sampai ke sana dengan terus melakukan hal yang sama. Puas dengan status quo berarti stagnasi," ujarnya. Untuk itu, pemerintah tengah melakukan transformasi di berbagai bidang, termasuk program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, hilirisasi industri, dan pembentukan Danantara.

Kritik yang masuk, menurut Prabowo, akan dijawab dengan hasil nyata yang terukur, bukan sekadar retorika. Ia menegaskan bahwa perjalanan transformasi Indonesia tidak akan sempurna, namun pemerintah bertekad untuk tidak lagi didefinisikan oleh keraguan atau kinerja di bawah potensi. Sikap ini menunjukkan bahwa Prabowo ingin membangun pemerintahan yang responsif namun tetap fokus pada stabilitas dan kemajuan.

Bagi investor dan pelaku usaha di Indonesia, pernyataan Prabowo memberikan sinyal bahwa iklim demokrasi tetap dijaga, namun dengan penekanan pada stabilitas politik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan 8 persen membutuhkan kebijakan yang konsisten dan iklim investasi yang kondusif. Ke depan, publik akan menanti apakah janji menjawab kritik dengan hasil nyata dapat terealisasi, terutama dalam mengatasi tantangan struktural seperti birokrasi dan ketimpangan.