Kesepakatan Nuklir AS-Arab Saudi: Jalan Menuju Proliferasi atau Jaminan Keamanan?

Kesepakatan nuklir sipil antara Amerika Serikat dan Arab Saudi yang diumumkan pada 22 Juli 2026 menyisakan tanda tanya besar: apakah Riyadh diizinkan memperkaya uranium—langkah yang dapat membawanya selangkah lagi menuju kemampuan bom atom.

Presiden AS Donald Trump menambahkan syarat agar Saudi menormalisasi hubungan dengan Israel dan menyatakan secara terbuka bahwa perjanjian itu “tanpa pengayaan”. Namun, isi dokumen yang diteken tidak dipublikasikan secara utuh, sehingga para pakar nonproliferasi masih gamang. “Jika Saudi mendapatkan akses ke teknologi pengayaan, risiko proliferasi meningkat drastis,” ujar seorang analis keamanan nuklir.

Perjanjian ini menyimpang dari standar emas yang pernah dibuat AS dengan Uni Emirat Arab pada 2009. Dalam perjanjian 123 tersebut, UEA secara eksplisit dilarang memperkaya uranium dan memproses ulang bahan bakar bekas—keduanya dapat menghasilkan material fisil untuk senjata nuklir. Kini, UEA memiliki hak untuk merenegosiasi perjanjiannya apabila negara tetangga mendapatkan persyaratan yang lebih longgar.

Riyadh selama bertahun-tahun menyatakan ambisinya menguasai seluruh tahap awal siklus bahan bakar nuklir. Pada Januari 2023, Menteri Energi Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman menyebut minat kerajaan menggunakan siklus penuh untuk dua reaktor komersial yang direncanakan. Penguasaan proses pengayaan, menurut mantan direktur IAEA Mohamed ElBaradei, membuat suatu negara “hanya selangkah lagi dari kemampuan senjata nuklir”.

Risiko laten ini diperkuat oleh sikap Riyadh yang tidak menutup kemungkinan mengejar senjata nuklir jika Iran melakukannya. Iran sendiri diyakini memiliki kapasitas laten sejak menghentikan program senjata aktifnya pada 2003. Jika Saudi mengembangkan kemampuan serupa, Timur Tengah bisa memasuki perlombaan senjata baru yang destabilisasi.

Sehari sebelum pernyataan Trump, Menteri Energi AS Chris Wright justru membuka opsi “black box”: pabrik pengayaan milik dan dioperasikan perusahaan AS di tanah Saudi, tanpa transfer pengetahuan langsung. Meski ada preseden—misalnya pabrik URENCO di New Mexico—para ahli meragukan keberlanjutan model ini. “Tidak realistis menjaga operasi tanpa melibatkan personel Saudi dalam jangka panjang,” kata seorang pakar dari lembaga kajian kebijakan luar negeri.

Masalah lain adalah reprosesing plutonium. Meski Saudi belum secara terbuka membahasnya, laporan menyebut perjanjian baru mengizinkan aktivitas tersebut. Pengawasan terhadap pabrik reprosesing sulit dilakukan karena peralatannya tidak dapat diakses selama operasi, sebagaimana dicatat IAEA. Tanpa kewajiban menandatangani Protokol Tambahan yang memungkinkan inspeksi mendadak, efektivitas pengamanan menjadi tanda tanya.

Bagi Indonesia, yang konsisten mendukung nonproliferasi dan Zona Bebas Senjata Nuklir ASEAN, perkembangan ini patut dicermati. Perubahan keseimbangan strategis di Timur Tengah dapat mempengaruhi diplomasi multilateral di forum-forum seperti PBB dan IAEA. Lebih jauh, preseden pelonggaran syarat pengayaan dapat mendorong negara-negara lain di kawasan Asia untuk menuntut hak serupa.

Pertanyaan yang masih menggantung: akankah Washington tetap teguh pada prinsip “tanpa pengayaan” atau justru mengorbankan arsitektur nonproliferasi demi mengamankan pengaruh geopolitik di kawasan? Jawabannya akan menentukan apakah perjanjian ini menjadi tonggak kerja sama energi atau batu loncatan menuju dunia yang lebih berbahaya.