Pertarungan UFC di Gedung Putih Digugat: Antara Monumen Nasional dan Bisnis Pribadi

Rencana UFC menggelar pertarungan profesional pertama di halaman Gedung Putih pada 14 Juni mendatang mendapat tantangan hukum serius. Sebuah gugatan federal diajukan oleh Public Integrity Project, firma hukum antikorupsi yang berbasis di Washington, dengan tuduhan bahwa acara tersebut melanggar undang-undang dan merupakan penyalahgunaan monumen nasional untuk keuntungan pribadi.

Acara bertajuk UFC Freedom 250 ini dijadwalkan berlangsung di South Lawn Gedung Putih, bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Donald Trump yang ke-80 dan dalam rangka peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Namun, menurut Brendan Ballou, kuasa hukum utama Public Integrity Project, acara ini tidak memiliki kaitan substansial dengan perayaan semiquincentennial tersebut. "Ini adalah penyalahgunaan mendalam terhadap monumen suci kita untuk keuntungan pribadi. Dan kami pikir ini harus dihentikan karena melanggar hukum," ujarnya.

Gugatan yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia ini menuntut perintah penahanan sementara darurat. Para penggugat, yang diwakili oleh Susan Douglas (aktivis politik) dan Paul Romano (veteran Perang Vietnam), menuduh bahwa Presiden Trump memberikan bantuan kepada teman dekatnya, CEO UFC Dana White, dengan mengabaikan prosedur perizinan yang berlaku. Mereka menyoroti bahwa tidak ada izin penggunaan National Mall, persetujuan Kongres untuk pembangunan struktur "The Claw" di Gedung Putih, maupun kajian lingkungan yang dilakukan.

Pemerintahan Trump membantah tuduhan tersebut. Dalam pernyataan resmi kepada BBC, mereka menyebut gugatan itu "obstruksionis, tidak berdasar, dan hanya bertujuan menghalangi Presiden Trump menyelenggarakan acara bersejarah." Namun, Ballou menegaskan bahwa jika pertarungan ini dibiarkan, "monumen nasional kita akan menjadi sekadar peluang branding bagi orang kaya dan memiliki koneksi."

Dari sisi pertarungan, UFC Freedom 250 menghadirkan laga unifikasi sabuk kelas ringan antara Ilia Topuria dan Justin Gaethje, serta pertarungan interim kelas berat antara Ciryl Gane dan Alex Pereira. Dana White mengungkapkan bahwa rencana awal adalah mempertemukan Tom Aspinall dengan Pereira, namun Aspinall mengalami cedera mata serius saat melawan Gane di UFC 321 Oktober lalu. "Saat ini banyak juara kami cedera, jadi situasinya agak rumit," kata White.

Bagi Indonesia, kasus ini menarik karena menunjukkan bagaimana acara olahraga besar bisa bersinggungan dengan politik dan hukum. Meski tidak langsung berdampak, preseden yang tercipta bisa memengaruhi cara negara lain mengelola penggunaan fasilitas publik untuk acara komersial. Di Indonesia, penggunaan Monas atau Istana Negara untuk acara swasta juga kerap menimbulkan perdebatan serupa, meski belum ada gugatan setajam ini.

Gugatan ini akan menjadi ujian bagi batas antara perayaan nasional dan kepentingan bisnis. Jika pengadilan memenangkan para penggugat, bukan tidak mungkin acara serupa di masa depan harus melalui proses perizinan yang lebih ketat. Sebaliknya, jika pemerintah menang, pintu bagi komersialisasi monumen nasional akan terbuka lebih lebar. Pertanyaannya, sejauh mana monumen bersejarah bisa digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa mengkhianati nilai publiknya?