Kementerian PU Garap Jalan Lingkar Krayan, Target Konektivitas Perbatasan Kaltara
Baca dalam 60 detik
- Kementerian PU mengalokasikan anggaran pemeliharaan rutin Rp4,2 miliar untuk dua ruas Jalan Lingkar Krayan di Kalimantan Utara pada 2026.
- Optimasi program Inpres Jalan Daerah (IJD) memperluas cakupan penanganan jalan dari 2 km menjadi 3,3 km melalui penyesuaian lebar jalan.
- Proyek ini menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan yang terisolasi.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan penanganan Jalan Lingkar Krayan di Kalimantan Utara terus berlanjut pada tahun 2026, dengan target menjaga kelayakan infrastruktur di wilayah perbatasan yang selama ini menjadi tantangan logistik dan mobilitas masyarakat.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemeliharaan rutin dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Dua ruas utama yang menjadi prioritas adalah Semamu–Binuang sepanjang 40,40 kilometer dengan anggaran Rp2 miliar, dan ruas Binuang–Long Bawan sepanjang 43,5 kilometer dengan anggaran Rp2,2 miliar. Total anggaran pemeliharaan rutin yang digelontorkan mencapai Rp4,2 miliar untuk menjaga jalan tetap laik fungsi.
“Kementerian PU memastikan penanganan terus dilakukan secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan agar jalan tetap laik fungsi,” kata Dody dalam pernyataan resmi di Jakarta.
Selain pemeliharaan, pemerintah juga mengoptimalkan penanganan melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2026. Hasil audiensi dengan DPRD Kalimantan Utara pada Juli 2026 menghasilkan penyesuaian desain lebar jalan dari 6 meter menjadi 4,5 meter, sehingga panjang jalan yang dapat ditangani meningkat. Usulan IJD 2026 bertambah dari 2 kilometer menjadi 3,3 kilometer, sementara paket preservasi melalui skema multi-years contract (MYC) 2025–2026 naik dari 3,8 kilometer menjadi 4,3 kilometer.
Jalan Lingkar Krayan merupakan akses vital bagi masyarakat di perbatasan Indonesia-Malaysia, yang selama ini dikenal terisolasi dengan medan berat. Peningkatan konektivitas diharapkan mendorong distribusi logistik, akses pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi lokal. Sinergi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk jalan nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk jalan provinsi menjadi kunci dalam membangun jaringan jalan yang utuh di kawasan terluar Indonesia.
Ke depan, Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memastikan pembangunan infrastruktur di perbatasan berjalan optimal. Pertanyaannya, apakah percepatan ini mampu mengatasi kesenjangan infrastruktur di daerah terluar Indonesia yang selama ini menjadi kendala utama dalam pemerataan pembangunan?
