Sultan Hassanal Bolkiah Lantik Kabinet Baru Brunei untuk Empat Tahun ke Depan
Baca dalam 60 detik
- Sultan Hassanal Bolkiah secara resmi melantik para menteri dan wakil menteri baru Brunei Darussalam untuk masa bakti 2026-2030 dalam upacara kenegaraan di Istana Nurul Iman.
- Sejumlah pangeran kerajaan tetap menduduki posisi strategis, termasuk Putra Mahkota Al-Muhtadee Billah sebagai Menteri Senior di Kantor Perdana Menteri dan Pangeran Abdul Mateen sebagai Menteri Luar Negeri.
- Restrukturisasi kabinet ini mencerminkan upaya Brunei memperkuat tata kelola keamanan, ekonomi, dan sosial di tengah dinamika regional Asia Tenggara.
Brunei Darussalam resmi memiliki jajaran kabinet baru setelah Sultan Hassanal Bolkiah memimpin langsung upacara pengambilan sumpah para menteri dan wakil menteri di Istana Nurul Iman, Senin (8/6). Pelantikan yang berlangsung khidmat ini menandai dimulainya masa tugas empat tahun bagi para pejabat tinggi negara tersebut, berlaku surut sejak 4 Juni 2026.
Dalam upacara tersebut, sejumlah anggota keluarga kerajaan kembali menduduki posisi kunci. Putra Mahkota Pangeran Al-Muhtadee Billah tetap menjabat sebagai Menteri Senior di Kantor Perdana Menteri, sementara Pangeran Abdul Malik diangkat sebagai Menteri di Kantor Perdana Menteri. Pangeran Abdul Mateen, yang sebelumnya menjabat Menteri Pertahanan II, kini dipercaya memimpin Kementerian Luar Negeri. Kehadiran para pangeran di posisi strategis menunjukkan kontinuitas peran monarki dalam pemerintahan Brunei.
Selain anggota kerajaan, Sultan juga menunjuk sejumlah tokoh militer dan birokrat senior. Mayor Jenderal (Purn) Halbi Mohd Yussof, misalnya, kini mengemban tiga jabatan sekaligus: Menteri Koordinator Keamanan Nasional, Menteri di Kantor Perdana Menteri, dan Menteri Pertahanan II. Langkah ini mengindikasikan prioritas tinggi Brunei pada isu keamanan di tengah ketegangan geopolitik di kawasan Laut China Selatan.
Di sektor ekonomi, Dr. Abdul Manaf Metussin ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Kebijakan Ekonomi merangkap Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri. Sementara itu, Ahmaddin Abdul Rahman menjadi Menteri Koordinator Kebijakan Sosial dan Ketenagakerjaan serta Menteri Dalam Negeri. Restrukturisasi ini diharapkan mampu mempercepat diversifikasi ekonomi Brunei yang masih bergantung pada minyak dan gas bumi.
Bagi Indonesia, perubahan kabinet di Brunei patut dicermati mengingat hubungan bilateral yang erat, terutama di bidang perdagangan dan keamanan perbatasan Kalimantan. Menteri Luar Negeri baru Brunei, Pangeran Abdul Mateen, dikenal dekat dengan kalangan diplomatik Indonesia dan kerap hadir dalam forum ASEAN. Dengan pengalamannya di bidang pertahanan, ia diprediksi akan memperkuat kerja sama maritim dan kontraterorisme antara kedua negara.
Pengumuman susunan kabinet ini disiarkan langsung oleh seluruh stasiun radio dan televisi Brunei dari Istana Nurul Iman. Surat keputusan pengangkatan dibacakan oleh Pelaksana Tugas Grand Chamberlain, Pengiran Raffizanna Pengiran Razali. Prosesi pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Putra Mahkota Al-Muhtadee Billah, menandai ritual kenegaraan yang sarat tradisi.
Ke depan, kabinet baru Brunei akan menghadapi tantangan menstabilkan harga energi global dan mempercepat reformasi ekonomi. Akankah dominasi keluarga kerajaan dalam kabinet ini mampu menjawab tuntutan rakyat akan transparansi dan kesejahteraan? Publik Asia Tenggara akan mengawasi langkah pertama para menteri baru tersebut.
