Hanoi Gempur Pedagang Kaki Lima: Trotoar Rapi, Nasib Kian Terimpit
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Hanoi memperketat penertiban pedagang kaki lima dengan denda hingga 6 juta dong dan pemasangan 2.000 kamera pengawas.
- Langkah ini mengancam mata pencaharian ribuan pedagang tradisional yang selama ini menjadi ciri khas kota, namun didukung warga yang menginginkan trotoar tertib.
- Rencana kenaikan denda dua kali lipat dan opsi sewa lahan trotoar memicu perdebatan antara pelestarian budaya jalanan dan modernisasi perkotaan.

Trotoar di Hanoi yang selama puluhan tahun dipenuhi lapak-lapak makanan, deretan skuter, dan warga yang duduk santai di kursi plastik rendah mulai berubah wajah. Pemerintah kota melancarkan operasi besar-besaran untuk membersihkan jalur pejalan kaki dari segala bentuk aktivitas ilegal, mengancam tradisi yang telah menjadi identitas ibu kota Vietnam itu.
Sejak beberapa bulan terakhir, otoritas setempat tidak lagi menoleransi parkir sembarangan, berjualan tanpa izin, atau halangan lain yang menghambat pejalan kaki. Denda mulai ditegakkan secara ketat, dan wacana untuk menggandakan nominal denda tengah digodok. Langkah ini merupakan yang terkeras dalam sejarah penertiban trotoar Hanoi, setelah kampanye serupa sebelumnya hanya berlangsung sebentar.
Bagi Nguyen Thi Hoan, seorang pedagang bunga berusia 58 tahun, kebijakan itu berarti kehilangan tempat berjualan yang telah ia geluti selama satu dekade. Kini ia bersama puluhan pedagang buah dan sayur dipindahkan ke lahan kosong yang sepi pengunjung, menyebabkan omzetnya merosot hingga setengahnya. “Saya tidak tahu harus berbuat apa untuk bertahan hidup,” ujarnya.
Namun, tidak semua pihak menentang kebijakan ini. Le Trung Chien, seorang pekerja pemasaran di pusat kota, mengaku kerap kesal karena harus berjalan di tengah lalu lintas akibat trotoar yang dipenuhi pedagang dan skuter. “Saya sepenuhnya mendukung upaya kota untuk membuat trotoar bersih dan rapi. Saya tidak suka kota saya berantakan seperti biasanya,” katanya. Dukungan serupa juga datang dari warga yang mendambakan ketertiban dan kebersihan.
Bagi pelaku usaha seperti Tran Trung Van, manajer kedai kopi tiga lantai, aturan baru memaksanya menata ulang meja di dalam ruangan dan menolak pelanggan yang ingin merokok di luar. “Sekitar sepertiga pelanggan saya ingin duduk di trotoar, terutama saat cuaca sejuk. Saya kehilangan sebagian bisnis,” keluhnya. Ia menambahkan bahwa budaya dan kebiasaan warga Hanoi memang erat dengan aktivitas di luar ruangan.
Konteks Indonesia: Fenomena serupa juga terjadi di kota-kota besar Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, di mana penertiban pedagang kaki lima kerap menuai pro dan kontra. Di satu sisi, trotoar yang bersih meningkatkan kenyamanan pejalan kaki dan estetika kota. Di sisi lain, kebijakan tanpa solusi relokasi yang memadai berpotensi mematikan usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi informal. Pengalaman Hanoi bisa menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah di Indonesia dalam menyeimbangkan ketertiban dengan perlindungan terhadap mata pencaharian warga.
Ke depan, Hanoi berencana menggandakan denda dan mengizinkan pedagang menyewa ruang trotoar yang telah ditentukan. Namun, skema sewa ini belum jelas detailnya, termasuk besaran biaya dan kriteria pedagang yang berhak. Pertanyaan besarnya: mampukah Hanoi mempertahankan jiwa kotanya yang khas—dengan segelas es teh di trotoar—di tengah gelombang modernisasi yang kian deras?


