Pangeran Purbaya: Bangsawan Mataram yang Dituding Biang Kerok Kerugian VOC

Pada abad ke-18, ketika VOC masih menjadi raksasa dagang yang mendominasi Nusantara, seorang bangsawan Mataram bernama Pangeran Purbaya dituding sebagai biang kerok di balik kerugian besar perusahaan asing tersebut. Tuduhan itu muncul setelah kebijakan moneter sepihak VOC pada 1735 gagal total di tengah penolakan rakyat dan kalangan kerajaan Jawa. Purbaya, yang dikenal keras menentang intervensi asing, dianggap sebagai aktor intelektual di balik perlawanan ekonomi yang membuat VOC kelimpungan.

Purbaya adalah putra Pakubuwana I dan adik dari Amangkurat IV. Berbeda dengan kakaknya yang cenderung kooperatif, Purbaya sejak awal menolak dominasi VOC di lingkungan istana. Penolakan itu memuncak pada November 1719 ketika ia bersama Pangeran Blitar memimpin pemberontakan terbuka terhadap Amangkurat IV yang didukung VOC. Pemberontakan itu gagal, dan Purbaya ditahan di Batavia pada 1723. Namun, pengalaman pahit itu justru mengobarkan kebenciannya terhadap perusahaan dagang Belanda.

Pada periode yang sama, VOC menghadapi tekanan finansial yang serius. Biaya operasional membengkak akibat berbagai konflik, sementara pos-pos perdagangan di Nusantara mencatat kerugian. Di sisi lain, Mataram juga terlilit utang setelah VOC membebankan biaya perang. Kondisi makin rumit ketika Amangkurat IV wafat pada 1726 dan digantikan putranya yang masih belia, Pakubuwana II. Di bawah pengaruh ibunya, raja muda itu berkomitmen membayar utang besar kepada VOC—10.000 real per tahun selama 22 tahun untuk bunga dan utang, 15.600 real per tahun untuk garnisun VOC di Kartasura, serta 1.000 koyan beras selama 50 tahun. Beban ini setara dengan miliaran rupiah jika dikonversi ke kurs saat ini.

Ketegangan mencapai puncak pada 1735 ketika VOC menaikkan nilai mata uang utamanya sebesar 25% sebagai balasan atas kebijakan Mataram yang sebelumnya menurunkan nilai uang VOC. Namun, langkah itu justru kontraproduktif. Rakyat dan bangsawan Jawa menolak mengakui nilai baru tersebut, menyebabkan daya beli pegawai VOC merosot dan kebijakan ekonomi perusahaan di Jawa kacau balau. VOC kemudian mencari kambing hitam, dan tuduhan pun diarahkan kepada Purbaya yang dianggap menghasut rakyat untuk tidak mematuhi aturan moneter.

Menariknya, tuduhan itu justru memperkuat posisi Purbaya di istana. Pada 1737, ia diangkat menjadi patih, tangan kanan raja. Namun, pengaruhnya mulai memudar setelah saudara perempuannya—yang juga istri Pakubuwana II—meninggal dunia pada 1738 usai melahirkan. Kehilangan dukungan di lingkungan istana membuat Purbaya semakin terisolasi. Di bawah tekanan politik yang meningkat, ia akhirnya diserahkan kepada VOC. Bagi perusahaan dagang itu, penyerahan Purbaya adalah kemenangan besar. Untuk memastikan ia tidak lagi menjadi ancaman, VOC membuangnya ke Sri Lanka, mengakhiri perlawanan panjang sang pangeran.

Kisah Pangeran Purbaya bukan sekadar catatan sejarah perlawanan lokal. Ia merefleksikan bagaimana resistensi terhadap dominasi ekonomi asing bisa muncul dari kalangan elite pribumi, dan bagaimana perusahaan multinasional—bahkan pada era kolonial—rentan terhadap gejolak politik dan sosial di negara tempat mereka beroperasi. Bagi Indonesia modern, pelajaran ini masih relevan: hubungan antara investor asing dan kekuatan lokal tetap menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan investasi jangka panjang. Apakah pola serupa masih terjadi dalam lanskap investasi Indonesia saat ini?