Formas Desak Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Atasi Nasib Guru Honorer

Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) mendesak adanya kolaborasi nyata antara pemerintah dan elemen masyarakat untuk menyelesaikan masalah kronis yang dihadapi guru honorer di Indonesia. Ketua Formas Handoyo Budhisejati menegaskan bahwa tanpa langkah konkret, nasib lebih dari 237 ribu guru honorer yang mengajar di daerah terpencil akan terus terabaikan, mengancam kualitas pendidikan nasional.

Dalam Focus Group Discussion bertajuk "Nasib Guru Honorer" di Auditorium RRI, Jakarta, Jumat (5/6/2026), Handoyo memaparkan tiga persoalan utama yang membelit guru honorer: ketidakpastian status kepegawaian, upah yang jauh dari layak, serta minimnya akses pelatihan dan pengembangan profesi. "Jika pendidik saja masih harus memikirkan kebutuhan sehari-hari, bagaimana mereka bisa fokus mencerdaskan anak bangsa?" ujarnya.

Handoyo mengapresiasi sejumlah kebijakan Presiden Prabowo di berbagai sektor, namun mengingatkan agar pendidikan tidak luput dari perhatian. Ia menekankan bahwa guru honorer merupakan tulang punggung pendidikan di wilayah terpencil yang sulit dijangkau pemerintah. Tanpa intervensi serius, kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan akan semakin melebar.

Menurut Handoyo, solusi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat, terutama mereka yang beruntung secara ekonomi, harus turut bergerak. Formas menginisiasi gerakan "Peduli Guru Honorer" yang menggalang donasi sukarela—mulai dari iuran lima ribuan hingga bahan pokok—untuk meringankan beban harian para guru. "Gotong royong seperti ini bisa menjadi jaring pengaman sebelum kebijakan permanen terwujud," jelasnya.

Ia juga mendorong pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan yang memberikan kepastian status dan perlindungan kerja bagi guru honorer. Formas menilai bahwa selama ini kebijakan yang ada masih setengah hati dan belum menyentuh akar masalah. "Kami tidak ingin hanya menghasilkan rekomendasi di atas kertas. Harus ada implementasi nyata," tegas Handoyo.

"Kita jangan selalu menyalahkan pemerintah, tapi lihat apa yang bisa dilakukan masyarakat. Kepedulian sesama warga negara harus muncul dari bawah," kata Handoyo dalam diskusi tersebut.

Dari sisi akademis, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, Prof. Aminah Sari, menilai bahwa pendekatan kolaboratif seperti yang digagas Formas patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan bahwa gerakan masyarakat hanya bersifat sementara. "Pemerintah tetap harus hadir dengan regulasi yang kuat, misalnya dengan mempercepat pengangkatan guru honorer menjadi ASN atau memberikan tunjangan khusus," ujarnya saat dihubungi terpisah.

Ke depan, Formas berencana memperluas FGD serupa ke daerah-daerah untuk menjaring masukan langsung dari guru honorer. Handoyo berharap diskusi ini bisa menjadi pemicu lahirnya gerakan nasional yang berkelanjutan. Pertanyaan besarnya, akankah pemerintah dan masyarakat benar-benar bersinergi, atau nasib guru honorer kembali menjadi isu musiman yang tenggelam di tengah hiruk-pikuk politik?