Belanja Senjata Nuklir Negara-Negara Berkepala Nuklir Tembus Rekor 118,8 Miliar Dolar AS pada 2025
Baca dalam 60 detik
- Sembilan negara pemilik senjata nuklir menggelontorkan dana 118,8 miliar dolar AS pada 2025, naik 19 persen dari tahun sebelumnya, menurut laporan ICAN.
- Amerika Serikat mendominasi dengan belanja 69,2 miliar dolar AS, melebihi total pengeluaran delapan negara lainnya, sementara China dan Inggris menyusul di posisi kedua dan ketiga.
- ICAN menilai dana tersebut setara 32 tahun anggaran reguler PBB dan cukup untuk mengakhiri kelaparan dunia dalam tiga tahun, mendesak alih fungsi untuk transisi energi.
Negara-negara berkepala nuklir di dunia meningkatkan belanja persenjataan atom mereka hingga rekor 118,8 miliar dolar AS pada 2025, atau naik 19 persen dibanding tahun sebelumnya, demikian ungkap laporan terbaru International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) yang dirilis Selasa (10/6) di Jenewa.
Dalam laporan tahunan bertajuk Premeditated: Nuclear Weapons Spending in 2025, ICAN mengecam keras keputusan sembilan negara tersebut. Organisasi yang memperjuangkan penghapusan senjata nuklir itu menilai alokasi dana raksasa itu menunjukkan kesediaan negara-negara untuk meneliti, mengembangkan, membiayai, dan membangun alat pemusnah kemanusiaan, alih-alih menyelamatkannya.
Amerika Serikat menjadi pembelanja terbesar dengan 69,2 miliar dolar AS, angka yang melebihi total pengeluaran delapan negara lainnya jika digabung. China menempati posisi kedua dengan 13,5 miliar dolar AS, disusul Inggris sebesar 12,6 miliar dolar AS. Rusia, Prancis, India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara melengkapi daftar dengan pengeluaran terendah Korea Utara sebesar 656 juta dolar AS.
Seluruh negara mencatat kenaikan belanja dibanding tahun sebelumnya, dengan rentang peningkatan dari 22 persen untuk AS hingga 2 persen untuk Israel. Sistem persenjataan nuklir yang saat ini direncanakan diperkirakan akan tetap beroperasi hingga tahun 2100.
Para ahli yang menyusun laporan itu menyoroti ironi besar: jumlah dana yang dihabiskan untuk senjata nuklir dalam tiga tahun terakhir sebenarnya cukup untuk memberantas kelaparan global. Lebih dari itu, belanja pada 2025 saja setara dengan 32 kali anggaran reguler tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi yang terus-menerus mengalami kekurangan dana.
Bagi Indonesia, temuan ini relevan mengingat posisi negara sebagai anggota aktif PBB dan pendukung perlucutan senjata nuklir. Meski Indonesia bukan negara pemilik nuklir, peningkatan belanja senjata nuklir global berpotensi memicu perlombaan senjata di kawasan Asia-Pasifik, terutama dengan kehadiran China, India, Pakistan, dan Korea Utara. Hal ini dapat menggeser prioritas anggaran dari pembangunan dan perubahan iklim ke sektor pertahanan.
ICAN mendesak agar dana yang saat ini dialokasikan untuk senjata nuklir dialihkan ke investasi transisi energi, khususnya di tengah krisis bahan bakar fosil. Salah satu rekomendasi konkret adalah membantu lebih banyak rumah tangga beralih ke tenaga surya. "Itulah cara membelanjakan uang untuk keamanan, bukan pembunuhan massal yang direncanakan seperti yang diwakili oleh pengeluaran ini," demikian pernyataan dalam laporan tersebut.
Pertanyaan yang kini mengemuka: akankah negara-negara berkepala nuklir mendengar seruan ICAN, atau justru terus menggenjot belanja senjata pemusnah massal di tengah krisis kemanusiaan dan iklim yang semakin akut?
