Anak Miskin Paling Terpukul: Krisis Iklim dan 'Kekerasan Lambat' yang Terabaikan
Baca dalam 60 detik
- Anak-anak dari keluarga miskin di Indonesia menanggung beban krisis iklim secara tidak proporsional, meskipun minim kontribusi emisi.
- Studi partisipatif di Jakarta, Pekalongan, dan Pontianak mengungkap kecemasan anak yang kerap tak terdengar dalam kebijakan iklim.
- Kesenjangan akses adaptasi, seperti rumah anti-banjir, memperparah ketimpangan dan membuat anak miskin pasrah pada 'nasib'.
Anak-anak dari keluarga miskin di Indonesia menanggung beban krisis iklim secara tidak proporsional, namun suara mereka nyaris tak terdengar dalam setiap perumusan kebijakan penanganan perubahan iklim. Fenomena yang disebut sebagai slow violence atau kekerasan lambat ini menggerus kesejahteraan generasi muda secara diam-diam, mulai dari cuaca ekstrem hingga ancaman kekeringan yang membuat air bersih kian sulit dijangkau.
Peneliti dari Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia, Shaila Tieken dan Widi Laras Sari, menemukan bahwa anak-anak memiliki kecemasan dan pengalaman unik terkait perubahan iklim. Namun, cara mereka mengekspresikannya berbeda dari orang dewasa sehingga sering terlewat dalam proses pengambilan keputusan. “Mereka tidak dianggap sebagai subjek yang perlu didengar, hanya sebagai penerima manfaat,” ujar Widi dalam diskusi yang dimuat di Podcast Suar Akademia.
Studi partisipatif yang dilakukan di tiga kota—Jakarta, Pekalongan, dan Pontianak—menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga mampu dapat beradaptasi dengan membeli rumah di kawasan bebas banjir atau meninggikan bangunan. Sebaliknya, anak-anak miskin harus hidup dalam ketidakpastian di rumah kayu yang setiap saat bisa tergerus banjir. Perbedaan ini memperparah ketimpangan sosial yang sudah ada, dan anak-anak miskin cenderung menganggap dampak krisis iklim sebagai takdir yang harus diterima.
Fenomena slow onset climate change membuat dampak tidak terasa sekaligus, tetapi terjadi sedikit demi sedikit dalam rentang waktu panjang. Lambat laun, perubahan ini menggerus sumber daya dan tingkat kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Ironisnya, kelompok yang paling rentan justru kerap terabaikan dalam kebijakan penanganan krisis iklim. Pemerintah dan pemangku kepentingan cenderung melihat krisis iklim dari perspektif orang dewasa, mengabaikan pengalaman dan kebutuhan spesifik anak-anak.
Menurut Shaila, anak-anak memiliki cara pandang dan kekhawatiran sendiri terhadap perubahan lingkungan. Namun, karena tidak tersalurkan dalam forum-forum formal, aspirasi mereka hilang dalam proses perencanaan. Padahal, generasi inilah yang akan menghadapi dampak krisis iklim paling lama di masa depan. “Membuka ruang bagi suara anak, terutama dari kelompok marginal, bukan hanya soal keadilan, tetapi juga efektivitas kebijakan,” tegasnya.
Di Indonesia, isu ini menjadi kian relevan mengingat tingginya angka kerentanan bencana dan kesenjangan ekonomi. Tanpa intervensi yang berpihak pada anak miskin, siklus kemiskinan dan kerentanan akan terus berulang. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab: apakah kebijakan iklim nasional selama ini sudah cukup inklusif untuk mendengarkan mereka yang paling tak berdaya?
