Jensen Huang Santai Hadapi Pajak Rp129 Triliun, Miliarder Lain Protes Keras

CEO Nvidia Jensen Huang menanggapi santai ancaman pajak kekayaan California yang bisa mencapai US$8 miliar (Rp129 triliun) dari kantongnya. Dalam wawancara dengan Bloomberg TV, pria berperingkat orang terkaya ke-9 dunia itu mengatakan siap membayar berapa pun sesuai aturan. "Saya bahkan tidak pernah memikirkannya," ujarnya, seraya menegaskan bahwa tinggal di Silicon Valley adalah pilihan sadar, sehingga konsekuensi pajak tidak menjadi masalah.

Usulan pajak satu kali sebesar 5% untuk individu dengan aset bersih di atas US$1,1 miliar diajukan oleh serikat pekerja kesehatan California pada November 2025. Didukung politisi progresif seperti Ro Khanna dan Bernie Sanders, skema ini menargetkan sekitar 200 orang terkaya di negara bagian tersebut. Dana yang dihimpun—diperkirakan US$100 miliar—akan digunakan untuk menutup defisit anggaran kesehatan, pendidikan publik, dan program bantuan pangan yang membengkak akibat pemangkasan belanja federal.

Sikap Huang kontras dengan rekan-rekannya di industri teknologi. Pendiri Anduril, Palmer Luckey, mengungkapkan kekhawatirannya di media sosial X, menulis bahwa ia dan pendiri lain harus mencari likuiditas miliaran dolar untuk membayar pajak, berpotensi memaksa penjualan saham besar-besaran. Sementara itu, pemodal ventura Vinod Khosla menilai pajak semacam ini akan mendorong para miliarder meninggalkan California. Laporan The New York Times menyebut Larry Page (Google) dan Peter Thiel dilaporkan mempertimbangkan eksodus sebelum akhir 2025, meski belum ada konfirmasi resmi.

Pendukung inisiatif menolak argumen migrasi massal. Sejumlah studi menunjukkan pajak tinggi tidak selalu memicu eksodus besar-besaran orang kaya. Namun, jika inisiatif ini lolos—membutuhkan 870.000 tanda tangan untuk masuk referendum November 2026—California akan menjadi negara bagian pertama AS yang menerapkan pajak kekayaan murni. Aset properti dikecualikan karena sudah terkena pajak properti, namun saham dan kepemilikan bisnis tetap dikenai meskipun wajib pajak pindah setelah awal 2026.

Bagi Indonesia, wacana pajak kekayaan sempat mengemuka sebagai alternatif meningkatkan rasio pajak yang masih rendah. Pengalaman California bisa menjadi pelajaran: potensi penerimaan besar harus diimbangi dengan desain kebijakan yang mencegah capital flight. Para pengusaha Indonesia, terutama yang berbasis di Jakarta dan memiliki aset global, mungkin mencermati bagaimana respons miliarder Silicon Valley ini dapat memengaruhi iklim investasi dan keputusan relokasi.

Ke depan, pertanyaan terbesarnya adalah apakah gelombang protes dari miliarder teknologi mampu menggagalkan inisiatif ini, atau justru menjadi katalis bagi penerapan pajak kekayaan di negara bagian lain. Keputusan pemilih California pada November 2026 akan menjadi penentu.