Kemenangan Telak Partai Liberal di Pilkada Korea Selatan: Mandat Baru bagi Presiden Lee Jae Myung
Baca dalam 60 detik
- Partai Demokrat pimpinan Presiden Lee Jae Myung diproyeksikan memenangi 11 dari 16 kursi gubernur dan wali kota dalam pemilu lokal Korea Selatan, menurut hitung cepat tiga stasiun TV nasional.
- Kekalahan telak Partai Kekuatan Rakyat (PPP) konservatif dipicu oleh krisis internal pasca pemakzulan dan hukuman seumur hidup mantan Presiden Yoon Suk Yeol akibat darurat militer 2024.
- Kemenangan ini memperkuat posisi politik Lee menjelang satu tahun pemerintahannya, dengan tingkat kepuasan publik di atas 60% berkat diplomasi pragmatis dan kinerja ekonomi.
Partai Demokrat yang berkuasa di Korea Selatan dipastikan meraih kemenangan besar dalam pemilihan kepala daerah yang digelar Rabu (4/6). Hasil hitung cepat dan perhitungan suara sementara menunjukkan partai liberal pimpinan Presiden Lee Jae Myung unggul di setidaknya 11 dari 16 kursi gubernur dan wali kota yang diperebutkan. Kemenangan ini, jika dikonfirmasi, akan memberikan mandat politik yang lebih kokoh bagi Lee untuk menjalankan agenda pemerintahannya.
Kemenangan telak Partai Demokrat sudah diperkirakan sebelumnya. Lawan utamanya, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang konservatif, masih berada dalam kekacauan setelah Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup akibat penerapan darurat militer pada akhir 2024. "Basis dukungan konservatif telah terpecah dan melemah pasca pemakzulan Yoon, sementara basis liberal semakin kuat," ujar Jeong Han-Wool, direktur Korean People Research Institute. Menurutnya, kemenangan partai berkuasa akan memberikan landasan politik yang cukup stabil bagi pemerintahan Lee.
Kemenangan ini menjadi momentum penting bagi Lee yang genap setahun menjabat pada Kamis (5/6). Lee memenangi pemilu cepat setelah Yoon lengser. Popularitasnya ditopang oleh kebijakan "diplomasi pragmatis" yang meredakan kekhawatiran akan memburuknya hubungan dengan AS dan Jepang, serta kinerja pasar saham yang positif dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Dengan lebih banyak sekutu di tingkat daerah, Lee dapat menjalankan kebijakan regionalnya dengan lebih efektif, kata Choi Jin, direktur Institute of Presidential Leadership di Seoul. Ini juga akan membantu persiapan partainya menghadapi pemilu parlemen 2028.
Perhatian utama tertuju pada pemilihan wali kota Seoul. Hitung cepat dan perhitungan suara awal menunjukkan kandidat Partai Demokrat, Chong Won-o, unggul atas petahana dari PPP, Oh Se-hoon. Namun, proses pemungutan suara di Seoul sempat diwarnai insiden kekurangan surat suara di 14 tempat pemungutan suara (TPS), yang menyebabkan penundaan sementara. Komisi Pemilihan Umum mengizinkan pemilih untuk memberikan suara setelah waktu pemungutan suara resmi berakhir. Partai PPP mengecam insiden tersebut dan menuntut penghentian penghitungan suara serta pemungutan suara ulang. Partai Demokrat menolak tuntutan itu, namun menyayangkan kelalaian komisi pemilihan.
Bagi oposisi konservatif, hasil pemilu ini sangat krusial. PPP masih dilanda perpecahan internal antara faksi reformis yang mendukung pemakzulan Yoon dan loyalis yang berusaha melindunginya. Dalam pemilu sela parlemen, Han Dong-hoon, mantan pemimpin faksi reformis yang dipecat dari PPP, maju sebagai independen di Busan. Survei menunjukkan Han unggul tipis atas kandidat Partai Demokrat, Ha Jung-woo. Menurut Jeong, kemenangan Han bisa membantu faksi reformis berkumpul kembali dan menjadi kekuatan baru di kalangan konservatif. Namun Choi memperingatkan bahwa kemenangan Han justru dapat memperburuk perpecahan karena loyalis Yoon akan semakin merasa terancam dan memperkuat barisan.
Bagi Indonesia, dinamika politik Korea Selatan ini menarik dicermati. Korea Selatan merupakan mitra dagang utama dan investor signifikan di Indonesia, terutama di sektor manufaktur dan teknologi. Stabilitas politik di bawah kepemimpinan Lee yang cenderung pragmatis dapat memberikan kepastian bagi kelanjutan kerja sama bilateral, termasuk proyek-proyek strategis seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang melibatkan perusahaan Korea. Namun, perpecahan di kubu konservatif berpotensi memicu ketidakpastian kebijakan jangka panjang, terutama jika faksi reformis berhasil bangkit dan mengubah peta politik menjelang pemilu 2028.
