Anwar Buka Data Subsidi BBM Rp40-50 Miliar per Tahun, Ajak Warga Paham Realitas Fiskal
Baca dalam 60 detik
- Perdana Menteri Malaysia mengungkapkan subsidi RON95 mencapai RM40–50 miliar per tahun, lebih besar dari gabungan bantuan sosial tunai.
- Separuh kebutuhan minyak Malaysia diimpor, membuat negara rentan terhadap fluktuasi harga global akibat konflik Selat Hormuz.
- Belanja sosial dan kenaikan gaji PNS menambah beban fiskal tahunan hingga lebih dari RM80 miliar, memicu diskusi keberlanjutan subsidi.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengajak warganya untuk tidak mudah percaya pada klaim-klaim kebijakan fiskal tanpa memahami besaran belanja negara. Dalam pidatonya di acara National Training Week 2026 di Universitas Teknologi MARA (UiTM), Permatang Pauh, ia membeberkan data subsidi dan bantuan sosial yang selama ini menghabiskan puluhan miliar ringgit setiap tahun.
Anwar mengatakan pemerintah menggelontorkan antara RM40 miliar hingga RM50 miliar per tahun untuk menjaga harga RON95 tetap di angka RM1,99 per liter. Ia menegaskan kebijakan ini bukan tanpa alasan: setengah dari kebutuhan minyak Malaysia harus diimpor karena produksi dalam negeri—lewat Petronas—hanya mencukupi separuhnya. Impor itu membuat harga bahan bakar di Malaysia sangat terpengaruh oleh gejolak global, terutama konflik di Selat Hormuz yang telah mendongkrak harga minyak, pupuk, dan barang impor lainnya.
“Sementara Petronas memasok sekitar separuh kebutuhan minyak Malaysia, separuh lainnya harus diimpor. Ini membuat negara terpapar fluktuasi harga internasional,” kata Anwar. Ia juga membandingkan harga BBM di negara tetangga yang jauh lebih tinggi, sementara Malaysia terus mempertahankan subsidi untuk meringankan beban rakyat.
Selain subsidi BBM, pemerintah Malaysia juga mengucurkan dana sekitar RM15–16 miliar setiap tahun untuk program bantuan tunai STR dan SARA. Anwar menambahkan, ada bantuan tambahan bagi mahasiswa—RM100 ekstra untuk pembelian buku—serta kenaikan gaji pegawai negeri yang sudah 12 tahun tidak ditinjau. Revisi gaji itu diperkirakan menambah beban anggaran sebesar RM18 miliar per tahun.
Bagi Indonesia, paparan Anwar ini menjadi cermin kebijakan subsidi energi yang serupa. Indonesia juga mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi BBM dan LPG, dengan tantangan yang tak jauh berbeda: harga minyak global yang fluktuatif dan tekanan fiskal untuk reformasi subsidi. Pengalaman Malaysia menunjukkan betapa mahalnya ongkos politik untuk menjaga harga energi tetap rendah, sembari tetap menjalankan program perlindungan sosial.
“Kami melakukan segala yang bisa untuk melindungi rakyat sambil melanjutkan reformasi. Saya mendesak rakyat untuk memahami skala belanja kami sebelum mendengarkan klaim-klaim,” ujar Anwar.
Acara yang juga dihadiri Menteri Sumber Daya Manusia R. Ramanan dan Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow ini kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi tentang kecerdasan buatan, pemasaran digital, dan penulisan resume. Namun pesan utama Anwar soal transparansi fiskal menggema lebih keras: publik diminta melek data sebelum terpengaruh narasi simplistik.
Dengan beban belanja yang terus membengkak—terutama dari subsidi energi dan kenaikan gaji ASN—pertanyaan besarnya adalah berapa lama lagi Malaysia mampu mempertahankan kombinasi kebijakan ini tanpa mengorbankan stabilitas fiskal atau memicu inflasi baru?
