Polemik Akomodasi Piala AFF U-19 2026 di Sumut: PSSI Ambil Alih Tanggung Jawab

Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Sumatera Utara (Sumut) memastikan kebutuhan akomodasi peserta Piala AFF U-19 2026 tetap terpenuhi, meski Pemerintah Kota Medan menyatakan tidak pernah berkomitmen menanggung biaya tersebut. Langkah ini diambil untuk menjaga kelancaran turnamen yang berlangsung pada 1-13 Juni 2026 di Medan dan Deli Serdang.

Polemik mencuat setelah pernyataan Pemkot Medan yang membantah adanya kesepakatan pendanaan akomodasi. Sekretaris Asprov PSSI Sumut, Yosephine Sembiring, mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki catatan berbeda: komitmen tersebut merupakan hasil kesepakatan antara panitia lokal dan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas. "Setahu kami, komitmen tersebut adalah antara Panitia Lokal dan Walikota Medan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (3/6/2026).

Menghadapi situasi ini, Asprov PSSI Sumut bersama panitia lokal mengambil alih tanggung jawab akomodasi. Yosephine menegaskan bahwa prioritas utama adalah kelancaran turnamen yang melibatkan peserta dari berbagai negara. "Jika komitmen tersebut tidak bisa ditanggung jawab oleh Walikota Medan, maka kami bersama panitia lokal sudah mengambil alih tanggung jawab tersebut," katanya.

Yosephine menyesalkan munculnya persoalan ini di tengah turnamen. Ia menekankan bahwa penyelenggaraan yang baik sangat penting bagi reputasi Indonesia di mata internasional. "Bagi PSSI dan panitia lokal, penyelenggaraan harus berjalan dengan baik apalagi ini menyangkut nama baik bangsa," jelasnya. Ia juga khawatir insiden ini dapat menghambat peluang Sumut menjadi tuan rumah event internasional di masa depan. "Sebenarnya kami dari PSSI menyayangkan hal ini terjadi, apalagi ke depan kami akan membawa pertandingan-pertandingan internasional ke daerah ini," paparnya.

Ke depan, Asprov PSSI Sumut berkomitmen memastikan semua pihak dapat kembali fokus pada ajang olahraga yang membawa nama bangsa. "Demi masa depan sepak bola Sumut, demi masyarakat Sumut, kami memastikan semua pihak dapat kembali berkonsentrasi pada ajang olahraga yang membawa nama bangsa kita," tutup Yosephine. Pertanyaan yang tersisa: akankah polemik ini menjadi pelajaran bagi koordinasi antara pemerintah daerah dan federasi sepak bola dalam penyelenggaraan event internasional di Indonesia?