Dewan Keamanan PBB Diminta Segera Putuskan Nasib Misi Penjaga Perdamaian di Lebanon

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres telah mengajukan tiga skenario kepada Dewan Keamanan PBB untuk menggantikan misi penjaga perdamaian di Lebanon selatan yang akan berakhir pada 31 Desember mendatang. Langkah ini diambil setelah Dewan Keamanan memutuskan untuk mengakhiri United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada Agustus 2025, menyusul desakan Amerika Serikat dan Israel.

Dalam surat yang disampaikan pada Senin (2/6), Guterres menekankan bahwa penghentian misi bukan berarti PBB meninggalkan kawasan tersebut. Sebaliknya, ia mengusulkan keberadaan militer PBB yang lebih ramping namun tetap mampu memantau Garis Biru—batas yang ditetapkan PBB antara Israel dan Lebanon. “Pemantauan militer PBB di sepanjang Garis Biru sangat penting,” tulis Guterres, seraya menambahkan bahwa semua opsi yang diajukan akan mencakup dukungan bagi Angkatan Bersenjata Lebanon untuk menyebar ke seluruh wilayah negara.

Tiga opsi yang ditawarkan bervariasi dari 5.525 hingga 1.980 personel, termasuk pengamat militer tak bersenjata. Opsi dengan jumlah personel terbesar dinilai paling kredibel untuk mengamati perkembangan di sepanjang perbatasan. Namun, apa pun pilihannya, Guterres menegaskan perlunya “kehadiran PBB berseragam yang bekerja untuk memfasilitasi de-eskalasi, dialog, penghubung, dan koordinasi.” Kehadiran ini akan melengkapi peran Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon yang diperkuat.

Keputusan mengakhiri UNIFIL sendiri merupakan langkah kontroversial. Misi yang telah bertahan selama puluhan tahun itu menjadi penjaga stabilitas di kawasan yang merupakan basis kuat Hizbullah. Namun, efektivitasnya dipertanyakan karena gencatan senjata yang ada hanya bersifat nominal. Serangan lintas batas masih kerap terjadi, dan implementasi Resolusi 1701 (2006)—yang menjadi kerangka perdamaian—mandek total. Hizbullah tidak pernah melucuti senjatanya, sementara Israel masih menduduki sebagian wilayah Lebanon.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi langsung. Sebagai salah satu kontributor pasukan penjaga perdamaian PBB terbesar, Indonesia telah mengirimkan personel ke UNIFIL. Dengan berakhirnya misi, pemerintah perlu mengevaluasi ulang partisipasinya dalam misi PBB di Timur Tengah. Lebih jauh, stabilitas Lebanon juga berpengaruh pada situasi geopolitik kawasan yang berdampak pada harga minyak dan arus perdagangan melalui Terusan Suez—jalur vital bagi ekspor Indonesia.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan Guterres berharap Dewan Keamanan segera mengambil keputusan. Namun, dengan dinamika politik di dalam Dewan—terutama sikap AS dan Israel yang mendorong penghentian misi—tidak mudah mencapai konsensus. Pertanyaan besarnya: akankah opsi yang diajukan mampu mencegah kekosongan keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh Hizbullah dan Israel untuk kembali berperang skala penuh?