Krisis Suksesi Kekaisaran Jepang: Parlemen Rancang Revisi Undang-Undang untuk Selamatkan Trah

Parlemen Jepang bergerak cepat mengamankan masa depan monarki tertua di dunia. Ketua Majelis Rendah dan Majelis Tinggi pada Jumat (6/6) merampungkan draf konsensus bersama untuk merevisi Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran 1947, menyusul kekhawatiran yang semakin mendalam tentang minimnya pewaris takhta. Dokumen yang akan diserahkan kepada Perdana Menteri Sanae Takaichi pekan depan ini membuka pintu bagi adopsi pria dari 11 keluarga mantan bangsawan serta memungkinkan anggota perempuan tetap mempertahankan status kekaisaran setelah menikah.

Ketua Majelis Rendah, Eisuke Mori, mengungkapkan bahwa draf tersebut merupakan hasil kompromi dari seluruh 13 partai politik yang telah dibahas sejak April. “Kami telah merumuskan apa yang kami yakini sebagai yang terbaik, dengan mempertimbangkan pandangan setiap partai secara saksama,” ujar Mori, politikus senior Partai Demokrat Liberal (LDP) pimpinan Takaichi. Namun, Mori menolak mempublikasikan isi draf hingga resmi disampaikan kepada partai-partai pada pertemuan Senin mendatang.

Krisis suksesi kekaisaran Jepang kian akut. Saat ini hanya ada tiga ahli waris sah bagi Kaisar Naruhito yang berusia 66 tahun: adiknya Putra Mahkota Fumihito (60), keponakannya Pangeran Hisahito (19), dan pamannya Pangeran Hitachi (90). Dengan jumlah yang sangat terbatas, setiap risiko terhadap kesehatan atau keselamatan mereka bisa mengancam kelangsungan garis keturunan langsung. Situasi ini mendorong pemerintah untuk mencari solusi hukum yang lebih permanen.

Revisi yang diusulkan tidak hanya menyangkut adopsi, tetapi juga status perempuan kekaisaran. Selama ini, putri kaisar yang menikah dengan rakyat biasa otomatis kehilangan status kekaisaran. Draf baru menghormati keinginan mereka untuk tetap atau melepas status tersebut, meskipun belum ada keputusan apakah suami dan anak-anak mereka juga akan memperoleh status kekaisaran. Poin ini menjadi salah satu perdebatan paling alot, terutama dari Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDPJ) yang meragukan pemberian status kepada pria dari keluarga mantan bangsawan yang tumbuh sebagai rakyat biasa.

Bagi Indonesia, dinamika suksesi monarki Jepang memiliki resonansi tersendiri. Meskipun Indonesia bukan negara monarki, sistem pewarisan kekuasaan di beberapa kerajaan adat, seperti Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, kerap menghadapi tantangan serupa. Proses adopsi dan pengakuan status anggota keluarga kerajaan yang menikah dengan rakyat biasa juga menjadi isu sensitif di beberapa daerah. Langkah Jepang dalam merevisi undang-undang kekaisaran dapat menjadi studi banding tentang bagaimana tradisi dan modernitas diakomodasi dalam sistem hukum.

Jika draf konsensus disetujui pada pertemuan Rabu depan, Perdana Menteri Takaichi akan segera menyusun rancangan undang-undang. Target penyelesaian sebelum 17 Juli 2025 terbilang ambisius, mengingat masih ada perbedaan pandangan antarpartai. Pertanyaan besarnya: akankah solusi adopsi ini cukup untuk menjamin stabilitas suksesi dalam jangka panjang, atau justru membuka kotak Pandora baru tentang definisi anggota keluarga kekaisaran?